Pemerintah Diingatkan Jangan Andalkan Utang Luar Negeri

Hardjuno menilai peningkatan defisit ini disebabkan Menteri Keuangan (Menkeu) tidak menghitung alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi atau untuk Covid-19 secara akurat. Akibatnya, tahun ini, alokasi anggaran dan program menumpuk pada APBN 2020 ini.

Menurut dia, lebih mengherankan lagi, ada program pemerintah yang justru tidak berkaitan dengan Covid-19 atau pemulihan ekonomi, namun diikutsertakan dalam program pemulihan ekonomi.

Misalnya dana talangan buat BUMN seperti Garuda dan BUMN lainnya. Padahal sebetulnya keuangan BUMN sudah jelek sebelum terjadi pandemi Covid-19, tetapi dimasukkan dalam APBN Covid-19.

”Makanya jangan heran kalau defisit APBN membengkak, dan saya kira Menkeu Sri Mulyani harus tanggung jawab sebagai bendahara negara,” katanya.