Impor Kedelai yang Mematikan
Jum'at, 04 Maret 2022 - 13:47 WIB
Apa yang terjadi saat ini seperti memutar ulang jarum jam. Mogok produksi setidaknya terjadi 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, dan 2021. Penyebabnya sama: harga kedelai impor naik tinggi. Krisis kedelai berulang karena pemerintah tidak merespons dengan kebijakan memadai. Dalam kebijakan publik, krisis berulang menandakan ada kealpaan dari otoritas pembuat kebijakan. Pemerintah sebenarnya sudah amat paham apa penyebab krisis berulang, yakni menyerahkan harga kedelai pada mekanisme pasar. Sayangnya, sejauh ini respons kebijakan sama sekali tidak menyentuh akar masalah ini.
Apa yang kita tuai hari ini adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan itu. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, kita merasakan akibatnya. Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya.
Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, membuat ketergantungan Indonesia pada kedelai impor mencapai 75-80% dari kebutuhan. Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang emoh menanam kedelai di dalam negeri yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, tapi pada 2019 tinggal 285.265 hektare (17,13% dari 1992). Karena produktivitas tidak bergerak dari 1,4-1,5 ton/hektare, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,424 juta ton (2019) atau tinggal 22,69%. Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya berlanjut.
Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usaha tani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Bukan saja untungnya kecil, setiap saat harga kedelai di pasar domestik bisa jatuh karena serbuan kedelai impor yang supermurah. Dengan kata lain, usaha tani kedelai sebenarnya penuh ketidakpastian.
Di balik penyerahan kepada impor itu, ada argumen daya saing. Petani kedelai domestik dinilai tidak bisa bersaing dengan produk impor. Justifikasinya adalah harga kedelai yang murah di pasar dunia. Argumen ini sesat dan menyesatkan. Harga pangan di pasar dunia tidak selalu mencerminkan efisiensi dan daya saing. Karena harga pangan yang murah itu terdistorsi oleh aneka subsidi dan dukungan di negara produsen, termasuk kedelai. Impor kedelai Indonesia mayoritas didatangkan dari Amerika Serikat (AS). Di AS, kedelai adalah 1 dari 20 komoditas yang dilidungi dan disubsidi luar biasa besar.
Apa yang kita tuai hari ini adalah buah politik pembiaran (hands-of economic policy) yang berkepanjangan itu. Pertama, harga kedelai bergerak bagai roller coaster mengikuti pergerakan harga di pasar dunia. Ketika harga turun, produsen tahu-tempe, juga konsumen, bergembira karena harga tahu-tempe jauh lebih terjangkau. Kala harga kedelai naik, seperti saat ini, kita merasakan akibatnya. Dampak ikutannya, bukan hanya kepastian usaha produsen tahu-tempe terganggu, kehidupan ratusan ribu rakyat jelata, dari pedagang tahu-tempe hingga penjual gorengan pinggir jalan juga terancam usahanya.
Kedua, akibat pelepasan kedelai pada mekanisme pasar, membuat ketergantungan Indonesia pada kedelai impor mencapai 75-80% dari kebutuhan. Ketergantungan impor yang tinggi ini diiringi gelombang emoh menanam kedelai di dalam negeri yang akut. Pada 1992 luas panen kedelai masih 1.665.706 hektare, tapi pada 2019 tinggal 285.265 hektare (17,13% dari 1992). Karena produktivitas tidak bergerak dari 1,4-1,5 ton/hektare, konsekuensinya produksi pun merosot: dari 1,869 juta ton (1992) tinggal 0,424 juta ton (2019) atau tinggal 22,69%. Gelombang menjauh dari kedelai ini sepertinya berlanjut.
Mengapa petani enggan menanam kedelai? Keuntungan usaha tani kedelai selama semusim (3-4 bulan) kecil, hanya 11,95% (BPS, 2017). Keuntungan ini tak ada separuh dari mereka yang bertanam padi (26,76%) atau jagung (29,06%). Sebagai makhluk ekonomi yang rasional, wajar petani enggan bertanam kedelai. Bukan saja untungnya kecil, setiap saat harga kedelai di pasar domestik bisa jatuh karena serbuan kedelai impor yang supermurah. Dengan kata lain, usaha tani kedelai sebenarnya penuh ketidakpastian.
Di balik penyerahan kepada impor itu, ada argumen daya saing. Petani kedelai domestik dinilai tidak bisa bersaing dengan produk impor. Justifikasinya adalah harga kedelai yang murah di pasar dunia. Argumen ini sesat dan menyesatkan. Harga pangan di pasar dunia tidak selalu mencerminkan efisiensi dan daya saing. Karena harga pangan yang murah itu terdistorsi oleh aneka subsidi dan dukungan di negara produsen, termasuk kedelai. Impor kedelai Indonesia mayoritas didatangkan dari Amerika Serikat (AS). Di AS, kedelai adalah 1 dari 20 komoditas yang dilidungi dan disubsidi luar biasa besar.