Airlangga Apresiasi BNPB dalam Mitigasi Pra dan Pascabencana
Rabu, 23 Februari 2022 - 16:34 WIB
"Untuk itu, dilakukan percepatan pencairan Perlinsos mulai bulan Februari, antara lain PKH, Sembako, BLT Desa, kartu Pra Kerja, serta Bantuan Tunai PKL & Warung (BT-PKLW) yang diperluas untuk nelayan di 212 kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem," ungkapnya.
"Selain itu, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi ini, mulai dari peningkatan KUR tanpa agunan tambahan, perpanjangan subsidi bunga, dan kemudahan syarat administrasi," lanjut Airlangga.
Dikatakan Airlangga, guna membangun ketangguhan ekonomi, penguatan usaha/bisnis khususnya pada sektor kritis, termasuk UMKM, terus didorong dengan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi akibat berbagai gangguan, termasuk dari bencana, agar pemulihan usaha pasca bencana dapat lebih cepat.
"Anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan berbagai program terkait penanggulangan bencana. Saat ini, anggaran untuk respon, tanggap darurat dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)," tuturnya.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan demikian, anggaran PRB perlu ditingkatkan baik pada APBN maupun APBD, melalui berbagai alternatif inovasi pembiayaan kebencanaan lainnya untuk mencapai target pengurangan potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,1 % di tahun 2024," ungkapnya.
"Kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan merupakan kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat," tutup Airlangga.
"Selain itu, Pemerintah memberikan berbagai kemudahan dan relaksasi dalam Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi ini, mulai dari peningkatan KUR tanpa agunan tambahan, perpanjangan subsidi bunga, dan kemudahan syarat administrasi," lanjut Airlangga.
Dikatakan Airlangga, guna membangun ketangguhan ekonomi, penguatan usaha/bisnis khususnya pada sektor kritis, termasuk UMKM, terus didorong dengan implementasi Sistem Manajemen Kelangsungan Usaha untuk meminimalisir potensi kerugian ekonomi akibat berbagai gangguan, termasuk dari bencana, agar pemulihan usaha pasca bencana dapat lebih cepat.
"Anggaran merupakan salah satu faktor kunci dalam pelaksanaan berbagai program terkait penanggulangan bencana. Saat ini, anggaran untuk respon, tanggap darurat dan rehabilitasi jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB)," tuturnya.
Menurutnya, pengurangan risiko bencana merupakan investasi yang dibutuhkan untuk melindungi seluruh masyarakat dan aset-aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Dengan demikian, anggaran PRB perlu ditingkatkan baik pada APBN maupun APBD, melalui berbagai alternatif inovasi pembiayaan kebencanaan lainnya untuk mencapai target pengurangan potensi kehilangan PDB akibat bencana sebesar 0,1 % di tahun 2024," ungkapnya.
"Kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan merupakan kunci dalam penanggulangan bencana dan pemulihan ekonomi pasca bencana. Pendekatan kewilayahan dalam perencanaan pola penguatan ekonomi juga perlu dilakukan, mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi risiko bencana, juga karakteristik sosial masyarakat," tutup Airlangga.
(maf)
tulis komentar anda