Penanganan Covid-19 Butuh Strategi Komunikasi Efektif
Rabu, 09 Februari 2022 - 10:23 WIB
Pengungkapan isi pikiran dan perasaan itu apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat, akan mampu mencegah dan menghindari konflik antarpribadi, antarkelompok, antarsuku, antarbangsa sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga, maupun bangsa meskipun berbeda dari segi budaya, bahasa, dan lingkungan.
Sejurus dengan itu, dapat diambil benang merah tentang konsep dan pengertian komunikasi, yakni sebagai suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuatan, sehingga orang-orang (masyarakat) bergerak pada tindakan yang terorganisir (Erliana Hasan, 2005).
Hal ini jelas terlihat sejak konferensi Presiden Jokowi, instansi pemerintah terkait juga memberikan edukasi dan sosialisasi informasi terkait ke sejumlah kementerian, lembaga Negara, instansi pendidikan, dan sejumlah perkantoran turut serta menggelar pemberian vaksinasi booster gratis.
Dalam konteks penanganan pandemic Covid-19 oleh pemerintah yang telah menginjak tahun kedua sejak kemunculannya di Indonesia pada awal 2020, komunikasi yang diselenggarakan pemerintah akan menentukan efektifitas keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dan sekaligus akan menumbuhkan, mempertahankan, dan memperkuat kepercayaan (trust) masyarakat kepada Pemerintah.
Oleh karenanya, komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemic Covid-19 perlu dikelola, dibangun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupinya.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penangan pandemi Covid-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan/trust yang berbasis pada ilmu pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan.
Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Inpres (Keppres No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (Government Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berkualitas baik.
Jokowi juga menjelaskan tantangan yang terjadi saat ini pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 perlu ditingkatkan, maraknya disinformasi tentang Covid-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan.
Kondisi yang diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan, publik mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang Covid-19, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemik Covid-19, yang pertama, tujuan komunikasi Behavioural Change melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif untuk memutus mata rantai Covid-19.
Kedua, kolaborasi pentahelix (kolaboratif multipihak) yang terdiri dari unsur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, civil society, dan media massa, menjadi sangat penting dalam penanganan bencana dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kolaboratif multipihak ini akan membantu usaha pemerintah. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis dan positif.
Pemerintahan yang kolaboratif merupakan satu solusi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah yang baik, karena di dalamnya terdapat keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Caranya lewat pemerintahan yang kolaboratif.
Hal itu merupakan satu solusi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Tentunya ini harus dilakukan, karena tidak ada pemerintah di dunia yang bekerja sendiri. Itu filosofinya, dengan kompleksitas persoalan maka pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai komponen.
Saat ini dunia belum tahu kapan pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya yang terus berkembang ini akan berakhir. Pengelolaan komunikasi publik yang efektif tentunya menjadi kunci keberhasilan dari program kebijakan yang dibuat pemerintah.
Untuk itu, perbaikan koordinasi dan penyampaian persepsi atar lembaga pemerintahan, penguatan media massa sebagai pusat informasi publik serta peran masyarakat dalam upaya menciptakan komunikasi publik yang kondusif harus dilakukan. Salam
Sejurus dengan itu, dapat diambil benang merah tentang konsep dan pengertian komunikasi, yakni sebagai suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuatan, sehingga orang-orang (masyarakat) bergerak pada tindakan yang terorganisir (Erliana Hasan, 2005).
Hal ini jelas terlihat sejak konferensi Presiden Jokowi, instansi pemerintah terkait juga memberikan edukasi dan sosialisasi informasi terkait ke sejumlah kementerian, lembaga Negara, instansi pendidikan, dan sejumlah perkantoran turut serta menggelar pemberian vaksinasi booster gratis.
Dalam konteks penanganan pandemic Covid-19 oleh pemerintah yang telah menginjak tahun kedua sejak kemunculannya di Indonesia pada awal 2020, komunikasi yang diselenggarakan pemerintah akan menentukan efektifitas keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dan sekaligus akan menumbuhkan, mempertahankan, dan memperkuat kepercayaan (trust) masyarakat kepada Pemerintah.
Oleh karenanya, komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemic Covid-19 perlu dikelola, dibangun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupinya.
Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penangan pandemi Covid-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan/trust yang berbasis pada ilmu pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan.
Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Inpres (Keppres No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (Government Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berkualitas baik.
Jokowi juga menjelaskan tantangan yang terjadi saat ini pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 perlu ditingkatkan, maraknya disinformasi tentang Covid-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan.
Kondisi yang diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan, publik mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang Covid-19, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemik Covid-19, yang pertama, tujuan komunikasi Behavioural Change melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif untuk memutus mata rantai Covid-19.
Kedua, kolaborasi pentahelix (kolaboratif multipihak) yang terdiri dari unsur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, civil society, dan media massa, menjadi sangat penting dalam penanganan bencana dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kolaboratif multipihak ini akan membantu usaha pemerintah. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis dan positif.
Pemerintahan yang kolaboratif merupakan satu solusi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah yang baik, karena di dalamnya terdapat keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Caranya lewat pemerintahan yang kolaboratif.
Hal itu merupakan satu solusi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Tentunya ini harus dilakukan, karena tidak ada pemerintah di dunia yang bekerja sendiri. Itu filosofinya, dengan kompleksitas persoalan maka pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai komponen.
Saat ini dunia belum tahu kapan pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya yang terus berkembang ini akan berakhir. Pengelolaan komunikasi publik yang efektif tentunya menjadi kunci keberhasilan dari program kebijakan yang dibuat pemerintah.
Untuk itu, perbaikan koordinasi dan penyampaian persepsi atar lembaga pemerintahan, penguatan media massa sebagai pusat informasi publik serta peran masyarakat dalam upaya menciptakan komunikasi publik yang kondusif harus dilakukan. Salam
tulis komentar anda