Penanganan Covid-19 Butuh Strategi Komunikasi Efektif

Rizka Septiana, M.Si, IAPR
Dosen Tetap Institut Komunikasi & Bisnis LSPR Jakarta

PEMERINTAHbersama-sama dengan berbagai pihak terus berusaha menyelesaikan dan menanggulangi pandemi Covid-19 yang kembali meningkat dengan varian baru Omicron. Diperlukan penyebarluasan informasi yang edukatif dan efektif kepada masyarakat sehingga pesannya tersampaikan dengan baik. Termasuk dibutuhkan strategi komunikasi terbaik dan jitu untuk mendukung rencana tersebut.

Strategi komunikasi yang efektif dan efisien harus dimiliki oleh pemerintah sebagai penyampai informasi dan strategi yang matang harus diolah dengan sedemikian rupa. Hal ini penting untuk menyukseskan berbagai program pemerintah, terutama dalam penanganan Covid-19 yang terus melonjak.

Perlu diketahui, kasus positif Covid-19 di Indonesia pada Selasa 8 Februari 2022 bertambah 37.492. Sehingga akumulasi positif Covid-19 saat ini lebih dari 4,5 juta kasus atau sebanyak 4.580.093 kasus. Selain itu, dilaporkan juga kasus yang sembuh dari Covid-19 tercatat 10.708 orang. Sehingga total sebanyak 4.202.312 orang sembuh. Sedangkan jumlah yang meninggal bertambah 83 orang. Sehingga total meninggal menjadi 144.719 orang.

Dalam penanganan Covid-19, komunikasi yang efektif dan efisien itu dipraktikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menggelar konferensi pers pada Selasa (11/1) lalu. Saat itu, Jokowi mengumumkan vaksin dosis ketiga atau booster diberikan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Jokowi, kebijakan ini diambil karena keselamatan rakyat adalah yang utama.

"Saya telah memutuskan vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Jokowi saat jumpa pers, Selasa (11/1/2022). Menurut Jokowi, kebijakan ini diambil karena keselamatan rakyat adalah yang utama. Presiden pun mengingatkan masyarakat tetap berdisiplin menjaga prokes meski sudah divaksin.

"Meski sudah divaksin saya ingatkan masyarakat disiplin prokes menjaga jarak cuci tangan karena vaksinasi dan disiplin prokes merupakan kunci atasi pandemi," katanya singkat dan padat.

Kebijakan itu pun langsung direspons Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan vaksin Booster akan dimulai pada 12 Januari 2022 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Program vaksin booster dilakukan secara gratis untuk masyarakat Indonesia.

“Vaksinasi booster ini penting bagi seluruh rakyat Indonesia diberikan sebagai komitmen dari pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19 dan termasuk varian-varian barunya,” kata Menkes menindaklanjuti arahan Jokowi.

Menurut Prof. Dr. H. Hafied Cangara dalam buku Pengantar Ilmu Komunikasi (2016), ciri komunikasi publik adalah penyampaian pesan dilakukan secara kontinu atau berlanjutan, dan pesan yang disampaikan tidak berlangsung spontan, melainkan terencana serta dipersiapkan dengan matang.

Menyitir pendapat Maria Jose Canel and Karen Sanders (2013), Komunikasi Pemerintahan pada dasarnya adalah segala sesuatu tentang praktik komunikasi yang berlangsung di ruang lingkup pemerintahan, khususnya eksekutif.

Sementara, Ruben Brent D dan Lea P Stewart (2006) berpandangan bahwa komunikasi adalah "suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain".

Senada dengan pendapat tersebut, Erliana Hasan, mendefinisikan Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pernyataan antarmanusia mengenai isi pikiran dan perasaannya.

Pengungkapan isi pikiran dan perasaan itu apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat, akan mampu mencegah dan menghindari konflik antarpribadi, antarkelompok, antarsuku, antarbangsa sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga, maupun bangsa meskipun berbeda dari segi budaya, bahasa, dan lingkungan.

Sejurus dengan itu, dapat diambil benang merah tentang konsep dan pengertian komunikasi, yakni sebagai suatu proses penyampaian pikiran dan perasaan dari seseorang kepada orang lain guna menyatukan kekuatan, sehingga orang-orang (masyarakat) bergerak pada tindakan yang terorganisir (Erliana Hasan, 2005).

Hal ini jelas terlihat sejak konferensi Presiden Jokowi, instansi pemerintah terkait juga memberikan edukasi dan sosialisasi informasi terkait ke sejumlah kementerian, lembaga Negara, instansi pendidikan, dan sejumlah perkantoran turut serta menggelar pemberian vaksinasi booster gratis.

Dalam konteks penanganan pandemic Covid-19 oleh pemerintah yang telah menginjak tahun kedua sejak kemunculannya di Indonesia pada awal 2020, komunikasi yang diselenggarakan pemerintah akan menentukan efektifitas keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dan sekaligus akan menumbuhkan, mempertahankan, dan memperkuat kepercayaan (trust) masyarakat kepada Pemerintah.

Oleh karenanya, komunikasi pemerintahan dalam penanganan pandemic Covid-19 perlu dikelola, dibangun, dilaksanakan, dan dievaluasi secara komprehensif dan berkesinambungan dengan memperhatikan berbagai faktor yang melingkupinya.

Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penangan pandemi Covid-19 adalah dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan/trust yang berbasis pada ilmu pengetahuan/sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan memasifkan kembali gerakan nasional disiplin protokol kesehatan.

Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Inpres (Keppres No.9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Covid-19) diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi kehumasan Pemerintah (Government Public Relations “GPR”). Sehingga, penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan berkualitas baik.

Jokowi juga menjelaskan tantangan yang terjadi saat ini pemahaman masyarakat terhadap bahaya Covid-19 perlu ditingkatkan, maraknya disinformasi tentang Covid-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam penanganan Covid-19 perlu ditingkatkan.

Kondisi yang diharapkan meningkatnya awareness dan disiplin publik terhadap protokol kesehatan, publik mampu memilih dan memilah informasi yang didapat tentang Covid-19, serta meningkatkan kepercayaan publik.

Strategi komunikasi publik dalam penanggulangan pandemik Covid-19, yang pertama, tujuan komunikasi Behavioural Change melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif dan masif untuk memutus mata rantai Covid-19.

Kedua, kolaborasi pentahelix (kolaboratif multipihak) yang terdiri dari unsur pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, civil society, dan media massa, menjadi sangat penting dalam penanganan bencana dan pandemi Covid-19 di Indonesia. Kolaboratif multipihak ini akan membantu usaha pemerintah. Ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis dan positif.

Pemerintahan yang kolaboratif merupakan satu solusi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah yang baik, karena di dalamnya terdapat keterlibatan berbagai komponen masyarakat. Caranya lewat pemerintahan yang kolaboratif.

Hal itu merupakan satu solusi dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Tentunya ini harus dilakukan, karena tidak ada pemerintah di dunia yang bekerja sendiri. Itu filosofinya, dengan kompleksitas persoalan maka pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai komponen.

Saat ini dunia belum tahu kapan pandemi Covid-19 dengan berbagai variannya yang terus berkembang ini akan berakhir. Pengelolaan komunikasi publik yang efektif tentunya menjadi kunci keberhasilan dari program kebijakan yang dibuat pemerintah.

Untuk itu, perbaikan koordinasi dan penyampaian persepsi atar lembaga pemerintahan, penguatan media massa sebagai pusat informasi publik serta peran masyarakat dalam upaya menciptakan komunikasi publik yang kondusif harus dilakukan. Salam