Pembangunan Berkelanjutan: Mengharmoniskan Ekonomi dan Lingkungan
Kamis, 11 Juni 2020 - 04:59 WIB
Peneliti Senior Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan-IPB, Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D.
Prof. Rokhmin Dahuri, Ph.D.
Peneliti Senior Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan-IPB,
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia
DALAM perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable development ), upaya kita untuk mewujudkan Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat sungguh berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita masih harus meningkatkan intensitas pembangunan, pemanfaatan SDA (sumber daya alam), dan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, menciptangan lapangan kerja, dan meningkatkan status kita untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Pasalnya, hingga tahun lalu Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan kotor nasional (GNI) sebesar USD3.920 per kapita, belum menjadi negara makmur dengan GNI di atas USD12.165 per kapita (Bank Dunia, 2019).
Dengan garis kemiskinan Rp410.000/orang/bulan, rakyat miskin masih 25,6 juta orang (9,6% total penduduk), dan yang rentan miskin (pengeluaran per bulan di atas Rp410.000-652.500) sebanyak 69 juta jiwa (BPS, 2019). Status gizi anak-anak kita pun sangat mencemaskan, di mana sekitar 30% mengalami stunting , dan 33% menderita gizi buruk (Kemenkes, 2019). Yang lebih memprihatinkan, pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan jumlah pengangguran dan rakyat miskin kian membeludak, lebih dari 15 juta orang. Lebih dari itu, untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju dan makmur, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% per tahun (Mc Kinsey Global Institute, 2012).
Peneliti Senior Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan-IPB,
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia
DALAM perspektif pembangunan berkelanjutan (sustainable development ), upaya kita untuk mewujudkan Indonesia maju, adil-makmur, dan berdaulat sungguh berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, kita masih harus meningkatkan intensitas pembangunan, pemanfaatan SDA (sumber daya alam), dan industrialisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat, menciptangan lapangan kerja, dan meningkatkan status kita untuk menjadi bangsa maju dan makmur. Pasalnya, hingga tahun lalu Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah, dengan pendapatan kotor nasional (GNI) sebesar USD3.920 per kapita, belum menjadi negara makmur dengan GNI di atas USD12.165 per kapita (Bank Dunia, 2019).
Dengan garis kemiskinan Rp410.000/orang/bulan, rakyat miskin masih 25,6 juta orang (9,6% total penduduk), dan yang rentan miskin (pengeluaran per bulan di atas Rp410.000-652.500) sebanyak 69 juta jiwa (BPS, 2019). Status gizi anak-anak kita pun sangat mencemaskan, di mana sekitar 30% mengalami stunting , dan 33% menderita gizi buruk (Kemenkes, 2019). Yang lebih memprihatinkan, pandemi Covid-19 ini telah menyebabkan jumlah pengangguran dan rakyat miskin kian membeludak, lebih dari 15 juta orang. Lebih dari itu, untuk mengeluarkan Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah, menjadi negara maju dan makmur, diperlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% per tahun (Mc Kinsey Global Institute, 2012).
Lihat Juga :