Adaptasi Kerangka Perubahan Perilaku untuk Akselerasi Vaksinasi Lansia dan Disabilitas

Jum'at, 31 Desember 2021 - 09:46 WIB
Aspek Struktural dan Personal Vaksinasi

Proses vaksinasi perlu memenuhi aspek struktural dan personal. Aspek struktural meliputi aksesibilitas dan logistik vaksin, sementara aspek personal meliputi penerimaan terhadap vaksinasi dan layanan vaksinasi. Indonesia telah berjuang dalam penyediaan akses dan logistik vaksin. Namun, aspek personal perlu kita sentuh dan intervensi.

Kita tidak bisa dengan mudah menyalahkan aspek personal bila seseorang tidak bersedia menerima vaksin. Proses penerimaan vaksin membutuhkan proses perubahan perilaku yang mencakup aspek kognitif dan emosi, yang keduanya saling mempengaruhi dalam proses seseorang mengambil keputusan. Aspek kognitif meliputi bagaimana informasi diperoleh, diproses, dan dimengerti oleh penerima pesan. Apakah sudah tersedia informasi yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, atau intelektual, maupun sensori? Apakah layanan vaksinasi sudah ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas?

Inggris melakukan intervensi kesehatan masyarakat menggunakan COM-B, Capability Opportunity Motivation- Behavior. Kerangka Behavior Change Wheel – BCW memilih intervensi edukasi, persuasi, insentifikasi, koersi, restriksi, pelatihan, modifikasi lingkungan, percontohan atau permudahan dalam implementasi program kesehatan masyarakat. Sementara European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) mengeluarkan panduan 5C, confidence, constraint, complacency, calculation, dan collective responsibility, sebagai upaya meningkatkan penerimaan vaksin Covid-19. Indonesia, menurut saya, perlu mengadaptasi teori perubahan perilaku untuk mendorong penerimaan vaksin dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas.

Komunikasi Risiko bagi Perubahan Perilaku

Belajar dari metode perubahan perilaku yang disampaikan sebelumnya, kita dapat menyusun strategi yang diarahkan untuk menghilangkan hambatan akses dan pemahaman lansia dan penyandang disabilitas terhadap informasi.

Pertama, informasi dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami orang dengan kemampuan kognitif yang rendah, disesuaikan secara khusus untuk disabilitas netra dan tuli, serta relevan dengan konteks lokal. Namun demikian, informasi tetap wajib berbasis bukti untuk mengatasi misinformasi dan disinformasi.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!