Kaji Ulang Pelatihan Kartu Prakerja!
Kamis, 23 April 2020 - 06:01 WIB
Bersihkan dari Konflik Kepentingan
Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. “Indonesia ini kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan kemarin.
Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu, dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. “Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek,” katanya.
Ruangguru milik Adamas Belva adalah satu di antara 10 aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program tersebut, di luar Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berdasarkan penelusuran SINDO Media, beberapa aplikasi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena memiliki kedekatan hubungan dengan pejabat di Kabinet Indonesia Maju. Ini seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang diketahui juga sebagai founder Gojek, dan produk turunannya seperti Gopay. Dalam program Kartu Prakerja, Gopay menjadi salah satu aplikasi sistem pembayaran.
Potensi adanya konflik lain terlihat pada platform digital Bukalapak yang turut dipercaya menjadi vendor pelatihan. Bukalapak selama ini dikuasai oleh Emtek Group. Presiden Komisaris Emtek Group Eddy Kusnadi Sariaatmadja tercatat pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode pertama Jokowi. Sebagian lain diduga bukan aplikasi milik anak negeri karena mendapatkan suntikan dana asing senilai miliaran dolar Amerika dari sejumlah negara, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan India.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai ulah staf khusus Presiden Jokowi tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun, termasuk dari perspektif hukum dan sistem ketatanegaraan "Apa yang dilakukan stafsus ini sangat ceroboh. Selain conflict of interest, mereka menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk mengambil kepentingan pribadi," ujarnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja. Dia menegaskan bahwa keikutsertaan Ruangguru sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Terkait dengan keikutsertaan Ruangguru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, bahwa proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya kepada wartawan.
Dia mengatakan bahwa tak ada unsur konflik kepentingan dalam keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja. “Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,” ujarnya.
Soal sikap terakhir Belva, Pram menyatakan bahwa presiden telah menerima pengunduran diri tersebut. (Dita Angga/Kiswondari/Abdul Rochim)
Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. “Indonesia ini kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan kemarin.
Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu, dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. “Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek,” katanya.
Ruangguru milik Adamas Belva adalah satu di antara 10 aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program tersebut, di luar Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berdasarkan penelusuran SINDO Media, beberapa aplikasi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena memiliki kedekatan hubungan dengan pejabat di Kabinet Indonesia Maju. Ini seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang diketahui juga sebagai founder Gojek, dan produk turunannya seperti Gopay. Dalam program Kartu Prakerja, Gopay menjadi salah satu aplikasi sistem pembayaran.
Potensi adanya konflik lain terlihat pada platform digital Bukalapak yang turut dipercaya menjadi vendor pelatihan. Bukalapak selama ini dikuasai oleh Emtek Group. Presiden Komisaris Emtek Group Eddy Kusnadi Sariaatmadja tercatat pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode pertama Jokowi. Sebagian lain diduga bukan aplikasi milik anak negeri karena mendapatkan suntikan dana asing senilai miliaran dolar Amerika dari sejumlah negara, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan India.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai ulah staf khusus Presiden Jokowi tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun, termasuk dari perspektif hukum dan sistem ketatanegaraan "Apa yang dilakukan stafsus ini sangat ceroboh. Selain conflict of interest, mereka menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk mengambil kepentingan pribadi," ujarnya.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja. Dia menegaskan bahwa keikutsertaan Ruangguru sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Terkait dengan keikutsertaan Ruangguru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, bahwa proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya kepada wartawan.
Dia mengatakan bahwa tak ada unsur konflik kepentingan dalam keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja. “Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,” ujarnya.
Soal sikap terakhir Belva, Pram menyatakan bahwa presiden telah menerima pengunduran diri tersebut. (Dita Angga/Kiswondari/Abdul Rochim)
(ysw)
Lihat Juga :
tulis komentar anda