Kaji Ulang Pelatihan Kartu Prakerja!

JAKARTA - Pelatihan daring program Kartu Prakerja tidak tepat jika dipaksakan digelar di tengah bencana nasional virus Corona (Covid-19) saat ini. Pemerintah patut mengkaji ulang program ini dengan segera mengalihkan anggaran sekitar Rp5,6 triliun itu untuk bantuan pangan rakyat atau alat kesehatan.

Dorongan pengalihan anggaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak itu disampaikan sejumlah kalangan seperti dari organisasi kemasyarakatan (ormas), akademisi, maupun politisi. Mereka menilai, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang sangat besar untuk pelatihan berbasis online sangat tidak relevan dan tak memiliki alasan yang bersifat mendesak.

“Di saat segenap elemen bangsa sedang fokus mencegah sebaran wabah Covid-19 dan dampaknya terhadap ketersediaan dan keterjangkauan pangan masyarakat, maka pelatihan ini tidak relevan," kata Sekjen Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) Manimbang Kahariady dalam keterangan tertulisnya di Jakarta kemarin.

MN KAHMI meminta pemerintah segera mengkaji ulang program pelatihan prakerja secara komprehensif, transparan, efisien, dan tepat sasaran. Bahkan, lembaga atau instansi penyelenggaranya diwajibkan kredibel. "Agar terhindar dari conflict of interest, menguntungkan pihak/kelompok tertentu, dan berpotensi merugikan keuangan negara," ujar Manimbang.

Dorongan serupa disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman mengatakan, skema penyaluran bantuan dalam bentuk pelatihan kerja berbasis online salah kaprah di masa pandemi virus Corona. Karena itu, tokoh yang akrab disapa Gus Aiz ini meminta program ini segera dihentikan untuk dikaji ulang. "Program Kartu Prakerja ini menjadi madharat (kerugian) dan syubhat (samar) di tangan orang-orang yang tidak tepat. Mumpung belum terlalu jauh, hentikan untuk ditata ulang lagi," katanya.

Secara teknis, program yang dirancang dan digarap oleh Tim Kartu Prakerja tidak beda dengan startup, unicorn, decacorn dan sejenisnya. Mereka berupaya mengolah profil pengguna, memanfaatkan Algoritma dan membuat role agent, antara penjual dan pembeli atau penyedia barang dan penyewa. "Ini juga bisa menjadi contoh buruknya pendataan kependudukan di negara ini," tutur Gus Aiz.

Dalam pandangannya, program yang membutuhkan anggaran sebesar Rp20 triliun, yang Rp5,6 triliun di antaranya untuk pelatihan online itu, sarat konflik kepentingan. Gus Aiz menilai anggaran yang mencapai puluhan triliun itu berpotensi besar hanya berputar di segelintir orang. “Masyarakat Indonesia hanya dijadikan user. Penerima program Kartu Prakerja dijadikan objek," kata cucu Pendiri NU KH Hasyim Asy'ari ini.

Sikap lebih tegas disampaikan Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (PP Fatayat NU). Ketua Umum PP Fatayat NU Anggia Erma Rini meminta pemerintah lebih baik mengevaluasi program Kartu Prakerja sebelum memicu masalah di masyarakat yang lebih besar. Ada berbagai hal yang tidak tepat diterapkan dalam mekanisme program Kartu Prakerja di situasi sekarang. Poin kelemahan tersebut ini ada pada tiga aspek. Pertama, pelatihan online dalam Kartu Prakerja tidak tepat diterapkan saat ini, dan sebaiknya dihapus saja. Kedua, untuk mendaftar program sangat susah dan sulit lolos. Ketiga, masyarakat saat ini lebih membutuhkan sembako, bukan pelatihan.

Anggia menegaskan bahwa sebagian besar masyarakat, terutama pekerja informal, saat ini dalam kondisi tidak mempunyai penghasilan. "Sebaiknya program Kartu Prakerja lebih fokus menyasar pada apa yang dibutuhkan masyarakat. Bukan lagi konsep pelatihan," ujarnya.

Bersihkan dari Konflik Kepentingan

Keterlibatan sejumlah aplikasi startup dan unicorn milik pejabat lingkar Istana dalam program Kartu Prakerja juga mendapatkan respons negatif dari publik. Meski CEO Ruangguru Adamas Belva Devara sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan staf khusus Presiden Joko Widodo, Presiden harus proaktif membersihkan nama pemerintah dari berbagai konflik kepentingan di program ini. “Indonesia ini kan negara hukum dan sistem pemerintahannya pun mengedepankan hukum sebagai panglima. Itu menunjukkan kepada masyarakat bahwa kekuasaan menghormati hukum,” kata Sekretaris Bendahara Fraksi Demokrat DPR Irwan kemarin.

Terlebih, Irwan menduga ada sebagian aplikasi dari 10 aplikasi yang terlibat dalam program Prakerja itu juga memiliki konflik kepentingan lain dengan menteri Jokowi dan orang-orang yang pernah menjadi pendukung Jokowi dalam pilpres. Karena itu, dia mendesak agar program Kartu Prakerja ini tidak perlu dilanjutkan. “Lebih baik anggaran Rp20 triliun itu dicairkan sebagai BLT untuk masyarakat seluruh Indonesia. Mengingat BLT baru menjangkau perkotaan di Jabodetabek,” katanya.

Ruangguru milik Adamas Belva adalah satu di antara 10 aplikasi yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program tersebut, di luar Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Berdasarkan penelusuran SINDO Media, beberapa aplikasi lain berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena memiliki kedekatan hubungan dengan pejabat di Kabinet Indonesia Maju. Ini seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang diketahui juga sebagai founder Gojek, dan produk turunannya seperti Gopay. Dalam program Kartu Prakerja, Gopay menjadi salah satu aplikasi sistem pembayaran.

Potensi adanya konflik lain terlihat pada platform digital Bukalapak yang turut dipercaya menjadi vendor pelatihan. Bukalapak selama ini dikuasai oleh Emtek Group. Presiden Komisaris Emtek Group Eddy Kusnadi Sariaatmadja tercatat pernah menjadi Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) pada periode pertama Jokowi. Sebagian lain diduga bukan aplikasi milik anak negeri karena mendapatkan suntikan dana asing senilai miliaran dolar Amerika dari sejumlah negara, mulai dari China, Amerika Serikat (AS), Singapura, Jepang, Korea Selatan (Korsel) dan India.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komaruddin, menilai ulah staf khusus Presiden Jokowi tidak bisa dibenarkan dari sudut pandang mana pun, termasuk dari perspektif hukum dan sistem ketatanegaraan "Apa yang dilakukan stafsus ini sangat ceroboh. Selain conflict of interest, mereka menggunakan kekuasaan dan kewenangan mereka untuk mengambil kepentingan pribadi," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara soal keterlibatan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja. Dia menegaskan bahwa keikutsertaan Ruangguru sudah sesuai prosedur yang berlaku. “Terkait dengan keikutsertaan Ruangguru dalam Kartu Prakerja, seperti sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, bahwa proses verifikasi mitra Kartu Prakerja sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku,” katanya kepada wartawan.

Dia mengatakan bahwa tak ada unsur konflik kepentingan dalam keterlibatan Ruangguru di program Kartu Prakerja. “Tidak ada keterlibatan yang memunculkan konflik kepentingan dalam hal ini,” ujarnya.

Soal sikap terakhir Belva, Pram menyatakan bahwa presiden telah menerima pengunduran diri tersebut. (Dita Angga/Kiswondari/Abdul Rochim)