Disrupsi Data Perikanan

Jika pemerintah mau membuka diri terhadap teknologi, keberadaan teknologi industri 4.0 dapat dimanfaatkan untuk mempercepat proses pengumpulan data. Teknologi survei biomass ikan, pendugaan mengunakan satelit dan pencatatan berbasis android seharusnya mempermudah pengumpulan data perikanan. Data loogbook yang sudah ada dan dikelola bisa dijadikan modalitas untuk memperbaiki data perikanan lebih baik. Pendekatan sampling selama ini sudah tidak relevan untuk budaya perikanan yang maju.

Amnesti Data

Mengingat peran vital dari data yang berkualitas bagi pembangunan perikanan, penulis menyarankan segera dilakukan amnesti data perikanan saat ini sebelum penerapan konsesi. Alasan mendasar pentingnya amnesti data, adalah pertama, Indeks Kinerja KP yang capaiannya diukur berdasarkan data stok ikan. Capaian produksi, capaian konsumsi, dan capaian produk olahan dan bahan baku sangat tergantung pada sedian biomass ikan. Ketika menetapkan kenaikan IKU terhadap stok layak tangkap, kesannya bahwa produksi biomass perikanan juga akan selalu naik. Padahal dinamika stok ikan terjadi karena fluktuasi kebijakan serta iklim telah menyebabkan dinamika yang sangat tinggi, dan bahkan dapat menurunkan stok ikan. Menjadi tidak relevan menawarkan konsesi dengan data stok yang sudah berusia lebih dari lima tahun.

Kedua, dampak dari pandemi Covid-19 terhadap data juga sangat terasa. Pembiayaan pengumpulan data sebagian besar hilang karena refocusing. Ketika tata kelola data dari one data dikembalikan pada direktorat jenderal, serta hilangnya dukungan pembiayaan, bisa dibayangkan data dari sumber mana yang akan dipakai sebagai capaian IKU. Apakah rata-rata sampling kemudian akan dijadikan dasar penetapan capaian IKU nasional? Atau one data yang tingkat cakupannya masih rendah atau juga data Badan Pusat Statistik (BPS).

Ketika referensi berbeda, maka sungguh potensi bias yang akan dihasilkan juga besar. Dampak Covi19 sebenarnya potensial menyebabkan potensi IKU turun, tapi budaya IKU turun sebagai sikap wan-prestasi bisa menyebabkan penyimpangan makin besar dari data aktual.

Ketiga, amnesti data diperlukan untuk meletakkan kembali fondasi pendataan aktual operasional sebagai basis perencanaan perikanan. Data aktual dari loogbook, aktual dari one data untuk pengolahan seharusnya dapat dimanfaatkan. Sebagai contoh bidang pengolahan ikan, jumlah unit pengolahan ikan (UPI) pada one data yang lebih rendah dari UPI data BPS. Perbedaan jumlah ini potensial menyebabkan perbedaan penentuan bahan baku dan produk olahan yang menjadi IKU lembaga. Amnesti data dapat dilakukan, sembari menyiapkan semua instrumen pengelolaan data yang lebih presisi.

Tidak tabu untuk memperbaiki data dengan melakukan amnesti jika mau memperbaiki perikanan. Terburu-buru dengan sistem konsesi dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) potensial menyebabkan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang dan kerugian terhadap anak cucu kita. Mundur selangkah mungkin lebih baik (baca: perbaiki data), daripada melompat tapi akhirnya tenggelam karena data investasi terdisrupsi.