Wacana Mulai Belajar di Sekolah, Orang Tua Khawatir Muncul Kluster Baru
Sabtu, 06 Juni 2020 - 10:07 WIB
Nantinya, anjuran PJJ ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan mempertimbangkan antisipasi lonjakan kasus ke dua, sebaiknya sekolah tidak dibuka setidaknya sampai Desember 2020. Pembukaan kembali sekolah dapat dipertimbangkan jika jumah kasus Covid-19 telah menurun.
Apabila sudah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah, maka IDAI mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama dengan cabang IDAI sesuai dengan area yang sudah memenuhi syarat pembukaan. (Baca juga: Kartu Kredit dan Penjara Keuangan)
"Jika nantinya sudah memenuhi syarat, tetap saja harus dilakukan secara bertahap dan harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya melihat dari jumlah kasus baru yang menurun. Bila memang sampai dengan Desember 2020 dan sekolah akan dibuka harus benar-benar dipersiapkan seperti tempat pencuci tangan, WC sekolah, masker, pembersih ruangan, ventilasi, dan penyimpanan alat-alat perga harus steril," jelas anggota Satuan Tugas Covid-19 IDAI, Anggraini Alam, saat dihubungi KORAN SINDO.
Tidak hanya kesiapan dari pihak sekolah saja, Anggraini menambahkan, orang tua murid sudah harus mempersiapkan dalam hal transportasi ke sekolah sudah cukup aman dan mengetahui adanya risiko penularan karena ada kontak fisik. Artinya, mampu membekali anak agar menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
"Komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua mengenai kemampuan mencegah penularan menjadi hal yang penting untuk bisa menjaga kesehatan anak selama pandemi ini," tambahnya.
Meskipun IDAI telah merekomendasikan kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan mekanisme PJJ setidaknya hingga Desember 2020, pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menilai hal tersebut tidak bisa dipukul rata. Dasar sistem belajar yang diterapkan harus dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolah.
"Jadi sistem pembelajaran tidak bisa dipukul rata, sebab jumlah siswa dan kesiapan PJJ dari setiap sekolah berbeda," kata Indra. (Lihat Videonya: Mengisi Waktu, Anak-anak di Banyumas Buat Alat Pelindung Diri)
Dia mengatakan, ada baiknya pemerintah membuat protokol pusat, kemudian pihak sekolah diberi kebebasan membuat protokol masing-masing, namun tetap mengikuti protokol pusat tentunya.
Indra meminta pemerintah bisa membuat standar evaluasi baru pada tahun ajaran baru nanti. Standar penilaian selama masa pandemi Covid-19 harus berbeda dari tahun sebelumnya. (Aprilia S Andyna)
Apabila sudah memenuhi syarat epidemiologi untuk kembali membuka sekolah, maka IDAI mengimbau agar semua pihak dapat bekerja sama dengan cabang IDAI sesuai dengan area yang sudah memenuhi syarat pembukaan. (Baca juga: Kartu Kredit dan Penjara Keuangan)
"Jika nantinya sudah memenuhi syarat, tetap saja harus dilakukan secara bertahap dan harus mempertimbangkan banyak hal. Tidak hanya melihat dari jumlah kasus baru yang menurun. Bila memang sampai dengan Desember 2020 dan sekolah akan dibuka harus benar-benar dipersiapkan seperti tempat pencuci tangan, WC sekolah, masker, pembersih ruangan, ventilasi, dan penyimpanan alat-alat perga harus steril," jelas anggota Satuan Tugas Covid-19 IDAI, Anggraini Alam, saat dihubungi KORAN SINDO.
Tidak hanya kesiapan dari pihak sekolah saja, Anggraini menambahkan, orang tua murid sudah harus mempersiapkan dalam hal transportasi ke sekolah sudah cukup aman dan mengetahui adanya risiko penularan karena ada kontak fisik. Artinya, mampu membekali anak agar menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
"Komunikasi aktif antara sekolah dan orang tua mengenai kemampuan mencegah penularan menjadi hal yang penting untuk bisa menjaga kesehatan anak selama pandemi ini," tambahnya.
Meskipun IDAI telah merekomendasikan kegiatan belajar-mengajar dilakukan dengan mekanisme PJJ setidaknya hingga Desember 2020, pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menilai hal tersebut tidak bisa dipukul rata. Dasar sistem belajar yang diterapkan harus dikembalikan lagi kepada masing-masing sekolah.
"Jadi sistem pembelajaran tidak bisa dipukul rata, sebab jumlah siswa dan kesiapan PJJ dari setiap sekolah berbeda," kata Indra. (Lihat Videonya: Mengisi Waktu, Anak-anak di Banyumas Buat Alat Pelindung Diri)
Dia mengatakan, ada baiknya pemerintah membuat protokol pusat, kemudian pihak sekolah diberi kebebasan membuat protokol masing-masing, namun tetap mengikuti protokol pusat tentunya.
Indra meminta pemerintah bisa membuat standar evaluasi baru pada tahun ajaran baru nanti. Standar penilaian selama masa pandemi Covid-19 harus berbeda dari tahun sebelumnya. (Aprilia S Andyna)
(ysw)
tulis komentar anda