Marwan Jafar: The New Normal, Hikmah untuk Kebangkitan Bangsa
Jum'at, 05 Juni 2020 - 15:55 WIB
"Selain itu, ada sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak Covid-19, seperti sektor yang saya sebut sebagai ruralisasi, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, juga sektor industri seperti sektor kesehatan, farmasi, minyak dan gas bumi, makanan, telekomunikasi dan logistik yang perlu didorong untuk segera bangkit sehingga dapat menekan angka pengangguran," katanya.
3. Perlunya mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi yang diisi oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas dan jiwa "perang" yang pro perubahan dan prorakyat dan berbasis teknologi informasi digital.
"Birokrasi berbasis NPM atau New Public Management yang telah dirintis pemeintah perlu kita dorong untuk peningkatan pelayanan publik, terutama di era The New Normal," katanya.
Hal ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), di mana berbagai rupa file, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang, dan diubah ke dalam bentuk digital.
Marwan menyebut, ada tiga aspek utama dalam cakupan DWB yaitu intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rational yang membawa konsekuensi pada penyiapan SDM yang mumpuni, sekaligus memiliki integritas total pada public services seperti terjadi di beberapa negara Taiwan, Jepang dan Selandia Baru.
4. Perlu waspada pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau memancing di air keruh di tengah keprihatinan nasional, demi meraup keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kepentingan diri dan kelompok.
Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang labil sehingga lebih mudah diprovokasi melalui berbagai isu di media sosial.
"Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi Covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa," tandas Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity itu.
3. Perlunya mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi yang diisi oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas dan jiwa "perang" yang pro perubahan dan prorakyat dan berbasis teknologi informasi digital.
"Birokrasi berbasis NPM atau New Public Management yang telah dirintis pemeintah perlu kita dorong untuk peningkatan pelayanan publik, terutama di era The New Normal," katanya.
Hal ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), di mana berbagai rupa file, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang, dan diubah ke dalam bentuk digital.
Marwan menyebut, ada tiga aspek utama dalam cakupan DWB yaitu intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rational yang membawa konsekuensi pada penyiapan SDM yang mumpuni, sekaligus memiliki integritas total pada public services seperti terjadi di beberapa negara Taiwan, Jepang dan Selandia Baru.
4. Perlu waspada pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau memancing di air keruh di tengah keprihatinan nasional, demi meraup keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kepentingan diri dan kelompok.
Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang labil sehingga lebih mudah diprovokasi melalui berbagai isu di media sosial.
"Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi Covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa," tandas Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity itu.
(poe)
Lihat Juga :
tulis komentar anda