Marwan Jafar: The New Normal, Hikmah untuk Kebangkitan Bangsa
Jum'at, 05 Juni 2020 - 15:55 WIB
"Inilah wujud dari era keemasan yang dicita-citakan, lalu berkembang sampai abad ke sembilan hingga ke-13, ditandai dengan era perkembangan ilmiah, religius, filsafat dan kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan," katanya.
Dalam konteks inilah, mantan Menteri Desa, PDTT menegaskan, bangsa ini telah memiliki modal tata nilai luhur berupa Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menginspirasi seluruh kebijakan berbangsa dan bernegara.
"Di era The New Normal ini, hendaknya jadi momentum untuk mendorong penuh pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendeknya, yakni pada aspek kesehatan masyarakat serta pemenuhan sarpras kesehatan dan SDM dokter maupun tenaga medis, sembari meminimalkan dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekaligus", tegasnya.
Hal ini menjadi formula atau model pendekatan khas bangsa kita, yaitu dobel gardan, di satu sisi pendisiplinan protokol kesehatan di semua aspek dan bersamaan itu pula perlu meningkatkan daya beli masyarakat.
Marwan menilai, kebijakan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan pendisiplinan masyarakat, tentu harus dengan kebijakan pendisiplinan secara sangat tegas, dan disertai penegakan hukum secara adil dan tegas pula. Juga program-program-pemerintah yang bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, namun perlu implementasi di lapangan secara lebih tegas lagi.
2. Perlunya terus mendorong kebijakan pemerintah melakukan akselerasi kebijakan sektor-sektor usaha dan industri secara lebih luas, baik berskala besar, menengah dan kecil. Dengan kebijakan ini, maka trend perlambatan ekonomi domestik bisa ditekan sekaligus me-recovery ekonomi nasional.
"Selain itu, ada sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak Covid-19, seperti sektor yang saya sebut sebagai ruralisasi, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, juga sektor industri seperti sektor kesehatan, farmasi, minyak dan gas bumi, makanan, telekomunikasi dan logistik yang perlu didorong untuk segera bangkit sehingga dapat menekan angka pengangguran," katanya.
3. Perlunya mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi yang diisi oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas dan jiwa "perang" yang pro perubahan dan prorakyat dan berbasis teknologi informasi digital.
"Birokrasi berbasis NPM atau New Public Management yang telah dirintis pemeintah perlu kita dorong untuk peningkatan pelayanan publik, terutama di era The New Normal," katanya.
Hal ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), di mana berbagai rupa file, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang, dan diubah ke dalam bentuk digital.
Marwan menyebut, ada tiga aspek utama dalam cakupan DWB yaitu intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rational yang membawa konsekuensi pada penyiapan SDM yang mumpuni, sekaligus memiliki integritas total pada public services seperti terjadi di beberapa negara Taiwan, Jepang dan Selandia Baru.
4. Perlu waspada pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau memancing di air keruh di tengah keprihatinan nasional, demi meraup keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kepentingan diri dan kelompok.
Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang labil sehingga lebih mudah diprovokasi melalui berbagai isu di media sosial.
"Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi Covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa," tandas Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity itu.
Dalam konteks inilah, mantan Menteri Desa, PDTT menegaskan, bangsa ini telah memiliki modal tata nilai luhur berupa Pancasila dan konstitusi UUD 1945 yang menginspirasi seluruh kebijakan berbangsa dan bernegara.
"Di era The New Normal ini, hendaknya jadi momentum untuk mendorong penuh pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendeknya, yakni pada aspek kesehatan masyarakat serta pemenuhan sarpras kesehatan dan SDM dokter maupun tenaga medis, sembari meminimalkan dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekaligus", tegasnya.
Hal ini menjadi formula atau model pendekatan khas bangsa kita, yaitu dobel gardan, di satu sisi pendisiplinan protokol kesehatan di semua aspek dan bersamaan itu pula perlu meningkatkan daya beli masyarakat.
Marwan menilai, kebijakan tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, baik kebijakan pendisiplinan masyarakat, tentu harus dengan kebijakan pendisiplinan secara sangat tegas, dan disertai penegakan hukum secara adil dan tegas pula. Juga program-program-pemerintah yang bisa meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, namun perlu implementasi di lapangan secara lebih tegas lagi.
2. Perlunya terus mendorong kebijakan pemerintah melakukan akselerasi kebijakan sektor-sektor usaha dan industri secara lebih luas, baik berskala besar, menengah dan kecil. Dengan kebijakan ini, maka trend perlambatan ekonomi domestik bisa ditekan sekaligus me-recovery ekonomi nasional.
"Selain itu, ada sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak Covid-19, seperti sektor yang saya sebut sebagai ruralisasi, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, juga sektor industri seperti sektor kesehatan, farmasi, minyak dan gas bumi, makanan, telekomunikasi dan logistik yang perlu didorong untuk segera bangkit sehingga dapat menekan angka pengangguran," katanya.
3. Perlunya mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi yang diisi oleh SDM yang memiliki komitmen, integritas dan jiwa "perang" yang pro perubahan dan prorakyat dan berbasis teknologi informasi digital.
"Birokrasi berbasis NPM atau New Public Management yang telah dirintis pemeintah perlu kita dorong untuk peningkatan pelayanan publik, terutama di era The New Normal," katanya.
Hal ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy (DWB), di mana berbagai rupa file, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang, dan diubah ke dalam bentuk digital.
Marwan menyebut, ada tiga aspek utama dalam cakupan DWB yaitu intelligent efficiency, sizing up objectivity, dan remotely rational yang membawa konsekuensi pada penyiapan SDM yang mumpuni, sekaligus memiliki integritas total pada public services seperti terjadi di beberapa negara Taiwan, Jepang dan Selandia Baru.
4. Perlu waspada pada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan atau memancing di air keruh di tengah keprihatinan nasional, demi meraup keuntungan secara politik maupun ekonomi bagi kepentingan diri dan kelompok.
Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi di tengah masyarakat yang kondisi ekonominya sedang labil sehingga lebih mudah diprovokasi melalui berbagai isu di media sosial.
"Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi Covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa," tandas Koordinator The Independent Community for Peace and Hummanity itu.
tulis komentar anda