RPJMN Dinilai Tak Efektif, Pengamat Sarankan Kembali ke Program Pelita dan Repelita

Ada pula mid term and long term (jangka menengah dan jangka panjang) yang sebetulnya bisa diadopsi kebijakan di era Presiden Soekarno dan Soeharto sampai SBY. Pasalnya, ada beberapa program di era itu yang baik tapi saat ini tak berlaku lagi.

"Dibandingkan dengan saat ini, barangkali beda menteri di era Orde Lama dan Orde Baru. Zaman itu menteri belum terlalu sibuk dengan partai atau non partisan. Hampir rata-rata menteri dari kalangan akademisi, praktisi dan profesional," katanya.

Jadi yang membandingkan dengan saat ini dengan era sebelumnya, kata Jerry, adalah urusan politis. "Saat ini kan political interest yang lebih kuat. Nah, kurangnya kelompok moderat, konservatif dan bipartisan kalau diparlemen. Bahkan urusan kabinet saat ini di-take over oleh parpol, jadi di sanalah kendalanya," katanya.

Bahkan, kata Jerry, saat ini banyak kebijakan muncul dengan ide sesaat tanpa perancangan matang. Inilah yang menurutnya merusak sistem pemerintahan. "Belum lagi menteri yang diangkat Presiden Jokowi, wrong man atau menteri yang sama sekali tak menguasai bidang. Anekdot dan alegorinnya, misalnya pakar pertanian diangkat jadi pendidikan misalnya, kan repot," ujarnya.

Hebatnya, kata Jerry, untuk urusan economic growth atau pertumbuhan ekonomi di era Soeharto dipegang langsung Bappenas. Sedangkan saat ini tidak jelas siapa yang bertanggung-jawab apakah Menteri Keuangan, BPS, Menko Ekonomi atau siapa.

"Zaman Orde Baru dipegang oleh Bappenas. Jadi naik dan turunnya ekonomi merekalah yang bertanggung-jawab. Jika kembali ke motede dan rumus Repelita dan Pelita maka konsep pembangunan akan terarah. Justru saat ini kekuatan Kementerian PU-PR lebih besar dari Kementerian Bappenas. Bagi saya, program RPJM tapi tak terlalu efektif, jadi wewenang penuh harus diserahkan kembali Bapennas," katanya.