Audit, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Negara

Dengan demikian, tercipta prinsip pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 yang menyatakan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK memiliki tugas dan posisi yang sangat strategis. BPK menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Memiliki tugas dan kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Cakupan pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan tugas dan fungsi yang besar dengan cakupan yang luas sudah sepatutnya BPK memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya dan meningkatkan sinergi dengan lembaga lainnya.

Sejauh ini, BPK telah memberikan kontribusi untuk pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2019. Dalam IHPS tersebut, disebutkan dalam kurun 2005-2019 temuan yang telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset, penyetoran ke kas negara, daerah atau perusahaan mencapai Rp106,13 triliun.

Pada periode tersebut, BPK telah menyampaikan 560.521 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa, dan sebanyak 416.680 rekomendasi atau sebesar 74,3% telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sedangkan penyelesaian yang terjadi pada periode 2005-2019 menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp284,90 miliar, pelunasan sebesar Rp1,14 triliun, dan penghapusan sebesar Rp 82,83 miliar. Dengan sisa kerugian megata sebesar Rp 1,69 triliun.

Dari IHPS tersebut menunjukkan pentingnya hasil temuan BPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Meskipun BPK tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindaklanjuti hasil temuan, namun setidaknya rekomendasi yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang berwenang bisa menjadi pembuka jalan bagi pemberantasan korupsi.

Karena itulah sinergi BPK dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus diperkuat.

Sinergi antar lembaga tersebut penting dalam rangka akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan negara. Kerja sama yang efektif dan profesional akan menekan tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.