Korupsi Kepala Daerah, Sri Mulyani Gerah

Di luar itu, Sri Mulyani juga membelejeti soal angka pengangguran di Probolinggo di mana jumlah pengangguran terbuka di daerah itu mengalami kenaikan dari 2,89% pada 2015 menjadi 4,86% pada tahun ini.

Tak cukup di situ, menteri keuangan terbaik versi Majalah Global Market itu juga ‘membongkar’ angka kemiskinan di Probolinggo yang pada 2020 sebesar 18,61%. Dengan demikian, boleh dikatakan bahwa hampir satu dari lima penduduknya masih miskin. Persentase itu juga lebih besar jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional per Maret 2021 yang hanya 10,14%.

Dengan sederet data dan fakta yang dibeberkan bendahara negara itu, semestinya kita bisa menilai bahwa apa yang terjadi di Probolinggo sungguh jauh dari kata membanggakan. Bagaimana tidak, ratusan miliar bahkan triliunan rupiah yang digelontorkan pemerintah pusat untuk membangun daerah agar menjadi lebih baik dan berkembang ternyata belum dirasakan betul manfaatnya.

Maka, tidak ada kata imbalan yang pantas bagi pelaku korupsi selain dihukum seberat-beratnya untuk membuat jera pelaku. Kasus ini juga menjadi pelajaran bagi daerah lain bahwa tujuan utama menjadi pemimpin daerah hendaknya benar-benar untuk memperbaiki kualitas hidup rakyatnya, bukan untuk mengambil hak rakyat.