Hasil Riset, 158 Wilayah Dinilai Bisa Mulai New Normal Bertahap
Sabtu, 30 Mei 2020 - 20:23 WIB
"Bali merupakan model strategi berbasis pengawasan grassroot. Bali melibatkan komunitas adat dan perangkat organisasi paling bawah yaitu RT/RW untuk mengawasi penyebaran virus. Sehingga, walaupun tanpa memberlakukan PSBB, data harian di Bali sejak awal Mei 2020 hingga saat ini menunjukan tren menurun," paparnya.
Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.
LSI Denny JA juga menegaskan perlunya menumbuhkan ekonomi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.
Menurut Ikrama, para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di-PHK. Namun Kadin menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.
"Apindo bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di-PHK dari sektor properti akibat pandemi Corona. Data-data tersebut menunjukan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahanya dengan dampak kesehatan virus corona," urainya.
Ikrama berpendapat jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka maka dampak buruknya akan lebih mematikan.
Syarat lain pelaksanaan new normal, yakni bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus Corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.
Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut. Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. "Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia," katanya.
Di Indonesia, tutur Ikrama, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.
"Tak mungkin, ekonomi dibuka kembali menunggu vaksin ditemukan. Oleh karena itu, warga harus 'berdamai', istilah Presiden Jokowi, dengan virus ini. Hidup di era new normal, yaitu bekerja kembali, beraktivitas kembali, dengan cara yang paling aman karena kita 'hidup berdampingan' bersama virus Corona yang setiap saat bisa mengancam," urainya.
Kementerian kesehatan telah menyusun protokol kesehatan di tempat kerja. Panduan tersebut harus menjadi panduan bagi semua sektor bisnis.
Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya. Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.
Pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020. Thailand membolehkan pasar tradisonal, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020.
Di Filipina, pemerintah mengijinkan pusat-pusat perbelanjaan (mal) dan sejumlah sektor bisnis lainnya di Manila, membuka kembali usahanya pada 16 Mei 2020 lalu.
Singapura meskipun data kasus harian nasionalnya menunjukkan tren kenaikan, secara bertahap telah membuka sejumlah sektor bisnis sejak 12 Mei 2020 (tahap 1). Pada akhir Juni, akan membuka semua sektor bisnisnya (tahap 2).
"Artinya membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara- negara lain," katanya.
Namun demikian, ada empat catatan yang perlu diperhatikan dalam riset ini. Pertama, ancaman gelombang kedua virus Corona, yang dari pengalaman sebelumnya lebih berbahaya, perlu diantisipasi. Oleh karena itu, menurut Ikrama, penting bagi semua pihak untuk ikut mengawasi terpenuhinya protokol kesehatan ketika kembali beraktivitas.
Kedua, untuk daerah yang membuka ekonominya namun kasus harianya justru menanjak maka perlu dilakukan pembatasan sosial kembali namun dalam skala yang lebih kecil (RT/RW atau klaster tertentu saja), tak perlu menutup keseluruhan wilayah.
Ketiga, demi berjalan dengan baik pengawasan di level bawah, pemerintah perlu membuat mapping wilayah (zona hijau, kuning, merah) yang selalu di-update di setiap daerah.
Data rata-rata kematian akibat covid-19 di Bali juga lebih rendah dibanding data rata-rata kematian di level nasional.
LSI Denny JA juga menegaskan perlunya menumbuhkan ekonomi. Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kesehatan ekonomi.
Menurut Ikrama, para ekonom telah menunjukan bahwa pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi.
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) merilis data bahwa per April 2020, sekitar 2 juta orang telah di-PHK. Namun Kadin menyampaikan bahwa data riil PHK bisa mencapai 15 juta orang. Karena mayoritas pelaku usaha kecil-menengah yang terdampak biasanya tidak melaporkan data mereka ke pemerintah.
"Apindo bahkan memprediksi bahwa terdapat 30 juta orang yang berpotensi di-PHK dari sektor properti akibat pandemi Corona. Data-data tersebut menunjukan bahwa dampak negatif keterpurukan ekonomi sama bahanya dengan dampak kesehatan virus corona," urainya.
Ikrama berpendapat jika Indonesia tak segera kembali bekerja, jika ekonomi tak segera dibuka maka dampak buruknya akan lebih mematikan.
Syarat lain pelaksanaan new normal, yakni bekerja kembali dengan protokol kesehatan yang ketat. Penyebaran virus Corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.
Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut. Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan. "Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia," katanya.
Di Indonesia, tutur Ikrama, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri. Jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.
"Tak mungkin, ekonomi dibuka kembali menunggu vaksin ditemukan. Oleh karena itu, warga harus 'berdamai', istilah Presiden Jokowi, dengan virus ini. Hidup di era new normal, yaitu bekerja kembali, beraktivitas kembali, dengan cara yang paling aman karena kita 'hidup berdampingan' bersama virus Corona yang setiap saat bisa mengancam," urainya.
Kementerian kesehatan telah menyusun protokol kesehatan di tempat kerja. Panduan tersebut harus menjadi panduan bagi semua sektor bisnis.
Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi. Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitas ekonominya. Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.
Pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020. Thailand membolehkan pasar tradisonal, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020.
Di Filipina, pemerintah mengijinkan pusat-pusat perbelanjaan (mal) dan sejumlah sektor bisnis lainnya di Manila, membuka kembali usahanya pada 16 Mei 2020 lalu.
Singapura meskipun data kasus harian nasionalnya menunjukkan tren kenaikan, secara bertahap telah membuka sejumlah sektor bisnis sejak 12 Mei 2020 (tahap 1). Pada akhir Juni, akan membuka semua sektor bisnisnya (tahap 2).
"Artinya membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia. Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman negara- negara lain," katanya.
Namun demikian, ada empat catatan yang perlu diperhatikan dalam riset ini. Pertama, ancaman gelombang kedua virus Corona, yang dari pengalaman sebelumnya lebih berbahaya, perlu diantisipasi. Oleh karena itu, menurut Ikrama, penting bagi semua pihak untuk ikut mengawasi terpenuhinya protokol kesehatan ketika kembali beraktivitas.
Kedua, untuk daerah yang membuka ekonominya namun kasus harianya justru menanjak maka perlu dilakukan pembatasan sosial kembali namun dalam skala yang lebih kecil (RT/RW atau klaster tertentu saja), tak perlu menutup keseluruhan wilayah.
Ketiga, demi berjalan dengan baik pengawasan di level bawah, pemerintah perlu membuat mapping wilayah (zona hijau, kuning, merah) yang selalu di-update di setiap daerah.
tulis komentar anda