Serangan Siber di Indonesia Meningkat 5 Kali Lipat, Kebocoran Data Salah Satunya
Selasa, 31 Agustus 2021 - 18:49 WIB
Stafsus Menkominfo Henri Subiakto mengatakan, data BSSN menyebutkan Indonesia mengalami peningkatan serangan siber 5 kali lipat Foto/SINDOnews
JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Henri Subiakto mengatakan, berdasarkan data dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia mengalami peningkatan serangan siber 5 kali lipat sejak tahun 2019 hingga 2021. Yang diserang pun bukan hanya instansi swasta tapi juga pemerintah.
“Makanya memang terjadi banyak sekali serangan-serangan kadang-kadang yang diserang dan situs DPR pernah diserang, sampai DPR diplesetkan situsnya menjadi dewan pengkhianat rakyat gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digulirkan. Ada jutaan serangan setiap hari bisa sampai 3 juta serangan, yang namanya malware, trojan dan virus lainnya, termasuk juga pencurian data,” kata Henri dalam diskusi Dialektika Demokrasi DPR yang bertajuk “Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Henri menguraikan, kasus kebocoran yang terjadi di antara, BPJS Kesehatan sampai 279 juta data yang melebihi jumlah penduduk, Tokopedia 91 juta, dan juga e-HAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan Undang-Undang (UU) yang eksisting yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang (UU ITE), dia menjelaskan, Pasal 15 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik hanya menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. Baca juga: Data Pribadi Bocor, BSSN Sebut Sedang Ditelusuri Bareskrim
Artinya semua instansi harus memiliki sistem yang andal, aman dan bertanggung jawab. “Akan menjadi kacau kalau itu harus menjadi tanggung jawab negara, karena kalau BCA di-hack kemudian dananya diambil orang negara harus menomboki, cepat selesai Indonesia itu, karena ada ratusan ribu penyelenggara sistem elektronik,” terangnya.
“Makanya memang terjadi banyak sekali serangan-serangan kadang-kadang yang diserang dan situs DPR pernah diserang, sampai DPR diplesetkan situsnya menjadi dewan pengkhianat rakyat gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digulirkan. Ada jutaan serangan setiap hari bisa sampai 3 juta serangan, yang namanya malware, trojan dan virus lainnya, termasuk juga pencurian data,” kata Henri dalam diskusi Dialektika Demokrasi DPR yang bertajuk “Nasib RUU Perlindungan Data Pribadi” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021).
Henri menguraikan, kasus kebocoran yang terjadi di antara, BPJS Kesehatan sampai 279 juta data yang melebihi jumlah penduduk, Tokopedia 91 juta, dan juga e-HAC Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Berdasarkan Undang-Undang (UU) yang eksisting yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang (UU ITE), dia menjelaskan, Pasal 15 disebutkan bahwa penyelenggara sistem elektronik hanya menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab. Baca juga: Data Pribadi Bocor, BSSN Sebut Sedang Ditelusuri Bareskrim
Artinya semua instansi harus memiliki sistem yang andal, aman dan bertanggung jawab. “Akan menjadi kacau kalau itu harus menjadi tanggung jawab negara, karena kalau BCA di-hack kemudian dananya diambil orang negara harus menomboki, cepat selesai Indonesia itu, karena ada ratusan ribu penyelenggara sistem elektronik,” terangnya.
Lihat Juga :