Justru di Ruang Siber, Indonesia Juga Harus Jaya!

R Mokhamad Luthfi
Alumnus Program Pascasarjana Hubungan Internasional UI
PhD Cand di National Chengchi University, Taiwan
Dosen Tetap Universitas Al Azhar Indonesia

RENCANA Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk matra keempat di organisasi Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) merupakan langkah yang tepat meski cukup terlambat. Sejak masifnya penggunaan internet dan teknologi digital, Indonesia merupakan target empuk untuk serangan siber . Di ASEAN, berdasarkan data yang disampaikan oleh Michael Raska (2018) Indonesia merupakan negara kedua setelah Vietnam yang mendapatkan serangan siber terbanyak.

Paling tidak, terdapat 50.000 serangan siber per hari yang menghantam Indonesia. Lebih dari satu dekade yang lalu, yaitu sepanjang tahun 2010-2013 saja, Indonesia menghadapi serangan siber sebanyak 3,9 juta serangan. Oleh karenanya, pembentukan pasukan siber yang memiliki mindset serangan siber sebagai ancaman strategis terhadap pertahanan nasional, perlu didukung sepenuhnya.

Peretasan dan Kegagalan Institusi Siber Nasional

Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) 2 Sementara pada Juni 2024 merupakan contoh nyata ketidaksiapan badan yang mengurusi siber untuk mengantisipasi dan menangkis serangan siber berjenis ransomware tersebut. Peretas yang menyebut Brain Cipher meminta tebusan sebesar USD8 juta atau sekira Rp122 miliar. Meski kasus ini kemudian meredup seiring dengan pemerintah mendapatkan kunci deskripsi untuk membuka akses membuka PDN 2 yang kabarnya secara gratis dari sang hacker, telah membuka mata semua pihak betapa rentan dan tidak berdayanya pertahanan dan keamanan siber Indonesia.

Kerugian dari peretasan ini sesungguhnya dapat dihitung dari dampak kacaunya pelayanan publik serta potensi data sensitif negara yang tersebar ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Peretasan Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI merupakan contoh besar kegagalan dan kerugian dalam perlindungan data yang dialami negara.

Secara politik, perlu diingat bahwa kegagalan negara melindungi siber, juga dapat berdampak politik berupa tudingan tidak kompetennya para pejabat di pemerintah dan tuntutan agar mereka mundur dari posisinya. Contohnya, bagaimana Pejabat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Ditjen Aptika Kominfo), Samuel Pangerapan, harus melepas jabatannya karena peristiwa ini. Mungkin saja apabila peristiwa mirip terulang, tuntutan mundur terhadap pejabat politik dapat menggelinding menjadi sebuah ketidakpuasan besar terhadap pemerintah.

Pasukan Siber di Kawasan Asia Tenggara

Untuk menghadapi ancaman siber, pada 2017 Kementerian Pertahanan Vietnam mengambil langkah berupa pembentukan Komando Operasi Ruang Siber dan Pasukan 47 (Force 47). Tahun berikutnya, di bawah Kementerian Keamanan Publik, Vietnam juga mendirikan Departemen Keamanan Siber untuk melawan serangan peretas dari luar negeri. Vietnam memang menghadapi ancaman siber yang tidak main-main. Kelompok peretas China yang dikenal dengan '1973cn' pernah membajak sistem informasi Bandara Noi Bai, Tan Son Nhat, dan Vietnam Airlines, yang terhubung dengan penerbangan dan sistem pelantang di tahun 2016. Para peretas kemudian mempropagandakan klaim China atas Laut China Selatan sebagai aksinya. Menurut Viet Dung Tring dari University of Queensland (2024), serangan siber terus terjadi di 2018 dan 2019, dengan data di 2023 menunjukkan bahwa terdapat 13.900 insiden serangan siber terhadap Vietnam. Dibandingkan dengan 2022, terdapat peningkatan 9,5% serangan siber yang di antaranya adalah 212 serangan terhadap sistem informasi pemerintah Vietnam.

Vietnam juga membentuk beberapa peraturan perundangan sebagai payung hukumnya. Misalnya adalah UU Perlindungan Informasi Siber, UU Keamanan Siber, dan UU Perlindungan Rahasia Negara. Selain itu, terdapat dokumen Strategi Nasional Keamanan Siber dan Buku Putih Pertahanan 2019 yang juga mengantisipasi kerentanan negara dari serangan siber oleh pasukan musuh. Vietnam menargetkan dengan berbagai perangkat undang-undang dan pasukan siber, berada pada peringkat negara ke- 25-30 dalam index keamanan siber global (global cybersecurity index) pada tahun 2030.

Di Malaysia, negara ini memiliki Bahagian Siber dan Elektromagnetik Pertahanan (BSEP) sejak 2020 untuk menghadapi ancaman di domain siber dan elektromagnetik. Seiring dengan ancaman yang terus berkembang, BSEP tersebut menjadi sebuah divisi tersendiri di dalam organisasi Tentara Diraja Malaysia yang dikomandani oleh Direktur Jenderal berpangkat laksamana muda (rear admiral).