Bareskrim Gandeng BSSN Usut Kebocoran 6 Juta Data NPWP

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mengusut kebocoran data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Jadi, kita tetap bekerja sama dengan kementerian dan lembaga yang berkepentingan dalam hal tersebut, dengan BSSN kita berkoordinasi. Karena ini adalah kolaborasi," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Selasa (24/9/2024).

Himawan mengatakan, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dalam mengungkap dan mengatasi permasalahan di ruang siber. "Maka harus kerja sama, baik itu dengan kementerian dan lembaga yang berpotensi maupun dengan pemilik data. Jadi itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," katanya.



Himawan menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait bocornya data NPWP tersebut. Bareskrim, juga masih menunggu informasi dari BSSN terkait foreksin dan topologi.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami. Kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," ungkapnya.



Diberitakan sebelumnya, data NPWP sejumlah petinggi negara diretas hacker. Beberapa nama pejabat yang data NPWP-nya diretas antara lain Presiden Jokowi hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. Melalui akun X @secgron, dia menyebut 6 juta data NPWP diperjualbelikan dalam situs itu oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024.

“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email,” tulis akun X @secgron, Kamis, 19 September 2024.

Dia pun membagikan sebagian nama pejabat yang datanya diretas oleh Bjorka. Selain Jokowi dan Sri Mulyani, dalam daftar tersebut ada nama wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” tulis akun @secgron.