Wakil Baleg DPR Sesalkan Puan Tak Singgung RUU PKS dalam Pidatonya

"Kami bahkan beberapa kali di paripurna melakukan interupsi bahwa RUU tersebut harus segara diparipurnakan. Tentu kami menyayangkan komunikasi yang buruk ini," terangnya.

Mantan aktivis ini mengingatkan agar aturan yang ada di Tatib DPR ditegakkan. Menurutnya, DPR adalah lembaga politik. Tentu kepentingan politik satu dan lainnya banyak serta berbeda.

Menyinggung adanya perbedaan persepsi terkait urgensi kebutuhan RUU PKS, menurut Willy merupakan sesuatu yang wajar dan alamiah. Tapi, perbedaan politik dan perbedaan persepsi yang terjadi harus dibangun dan didialogkan satu sama lain.

Seperti diketahui, Ketua DPR Puan Maharani menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi legislasi, pada masa sidang ini, DPR akan memfokuskan pada penyelesaian sejumlah pembahasan RUU pada tingkat I bersama pemerintah, antara lain, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP), RUU Penanggulangan Bencana, RUU tentang Perubahan Kelima atas UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Lalu, RUU Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat adan Pemerintah Daerah, RUU Jalan, RUU Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan RUU Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Selain itu, Puan juga menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah akan mempersiapkan pembahasan RUU lainnya yang telah menjadi komitmen bersama dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.