Pemerintah Ajukan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke DPR, Atur Mekanisme Penyidikan dan Sanksi
Senin, 29 Juni 2026 - 11:43 WIB
loading...
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Foto: Tangkapan layar TV Parlemen
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS). Sedianya, rancangan aturan ini akan mengatur sejumlah hal seperti melanisme penyidikan di ranah siber dan pemberian sanksi administratif.
Usulan itu disampaikan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Ia mengaku, telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU ini.
Prof Eddy, sapaan akrabnya, menjelaskan, ruang siber dan ekosistem digital yang terus berkembang, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Menurutnya, ruang siber punya pengaruh signifikan terhadap keamanan nasional, stabilitas nasional, kesejahteraan sosial, reputasi negara, dan pelayanan publik.
Baca juga: Serangan kian Masif, Pembentukan UU Keamanan Siber Tak Bisa Lagi Ditunda
"Meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital juga diikuti oleh eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks, terorganisasi, dan tidak terbatas pada lintas batas negara. Ancaman tersebut meliputi serangan terhadap infrastruktur informasi kritis, pencurian dan penyalahgunaan data, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara," kata Prof Eddy dalam rapat.
Menurutnya, keterbatasan regulasi perlindungan ruang siber menyebabkan upaya penanganan persoalan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Apalagi, kata dia, kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya aktivitas kejahatan di ruang siber yang menunjukkan eskalasi dari tahun ke tahun.
Usulan itu disampaikan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (29/6/2026). Ia mengaku, telah mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas RUU ini.
Prof Eddy, sapaan akrabnya, menjelaskan, ruang siber dan ekosistem digital yang terus berkembang, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara. Menurutnya, ruang siber punya pengaruh signifikan terhadap keamanan nasional, stabilitas nasional, kesejahteraan sosial, reputasi negara, dan pelayanan publik.
Baca juga: Serangan kian Masif, Pembentukan UU Keamanan Siber Tak Bisa Lagi Ditunda
"Meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital juga diikuti oleh eskalasi ancaman siber yang semakin kompleks, terorganisasi, dan tidak terbatas pada lintas batas negara. Ancaman tersebut meliputi serangan terhadap infrastruktur informasi kritis, pencurian dan penyalahgunaan data, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara," kata Prof Eddy dalam rapat.
Menurutnya, keterbatasan regulasi perlindungan ruang siber menyebabkan upaya penanganan persoalan keamanan dan ketahanan siber di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Apalagi, kata dia, kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya aktivitas kejahatan di ruang siber yang menunjukkan eskalasi dari tahun ke tahun.
Lihat Juga :
