Melindungi Bangsa dengan Paspor Vaksin
Jum'at, 09 Juli 2021 - 05:37 WIB
Nadia mengatakan, saat ini ada dua jenis vaksin yang telah diberikan kepada warga negara Indonesia yakni Sinovac dan AstraZeneca. Dia belum mau menduga-duga apakah sertifikasi vaksinasi dengan dua jenis vaksin itu akan diterima oleh negara-negara lain saat WNI melakukan perjalanan ke luar negeri. Sekali lagi ujar Nadia, kembali lagi ke kebijakan negara tujuan. Jika negaran tujuan tidak bisa menerima itu, maka mungkin Indonesia harus mendapatkan vaksin yang sesuai dan diterima oleh negara tersebut.
"Nah, caranya juga misalnya dengan wisata vaksin, ya. Itu bisa dilakukan. Kan, kewajiban negara memberikan vaksin dua kali dalam rangka penanggulangan pandemi di dalam negeri. Jadi kalau kemudian belum mendapatkan jenis vaksin tertentu yang dipersyaratkan negara lain, ya mungkin bisa mencari informasi karena misalnya kepentingan pribadi bisa mendapatkan dengan cara penawaran-penawaran vaksinasi negara lain. Itu kan memungkinkan wisata vaksin," imbuhnya.
Menurut Nadia, untuk penerapan kartu atau sertifikat vaksinasi termasuk berbasis digital untuk perjalanan internasional maka Indonesia telah berkoordinasi dengan negara-negara lain termasuk kawasan ASEAN. Bahkan ujar dia, sistem e-HAC milik Kemenkes terhubung dengan pengaturan dan sistem e-HAC masing-masing negara yang mencakup sertifikat vaksinasi dan hasil pemeriksaan tes PCR. Artinya sistem masing-masing negara terintegrasi secara langsung dan bisa dipantau secara riil time.
"Penggunaan sertifikat vaksin termasuk yang sudah digital itu bisa saja ada potensi menumbuhkan lagi perekonomian kita dan juga menghidupkan industri penerbangan dan pariwisata. Karena kan dengan adanya vaksinasi itu kan memberikan tambahan jaminan keamanan dalam kita melakukan perjalanan dalam negeri dan luar negeri," tegas Nadia.
Selain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor SE 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. SE ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto atas nama Menhub bertarikh 5 Juli 2021. SE ini mulai berlaku efektif tertanggal 6 Juli 2021.
Tujuan SE diterbitkan yakni meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi udara untuk penerbangan internasional pada masa pandemi Covid-19, dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 termasuk varian baru yang bermutasi menjadi varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dan varian Gamma serta potensi berkembangnya virus varian baru lainnya.
Isi SE di antaranya yakni seluruh pelaku perjalanan internasional baik berstatus warga negara indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) harus mengikuti 11 ketentuan/persyaratan dengan beberapa turunannya. Di antaranya WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia, dan saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 x 24 jam.
Berikutnya, bagi personel pesawat udara sipil Indonesia untuk keberangkatan ke luar negeri berlaku empat ketentuan, di antaranya wajib menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap dan mengikuti ketentuan negara tujuan. Bagi personel pesawat udara sipil asing berlaku empat ketentuan, di antaranya menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes Real Time-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.
"Aturan untuk kru pesawat atau personel maskapai penerabangan asing menunjukan kartu vaksin merupakan wajib. Apabila dia cuma transit dan tidak turun kebawah maka tidak diwajibkan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto saat konferensi pers, Minggu (5/7).
Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, pengembangan dan pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 atau paspor vaksin untuk perjalanan internasional tampaknya akan menjadi pola internasional. Untuk pemberlakuannya, tentu harus ada kesepakatan multilateral terkait dengan bentuk paspor vaksin, di negara mana saja bisa dipakai, hingga vaksin mereka apa saja yang diakui. Sebagai contoh kata Alvin, Singapura tidak mengakui vaknis Sinovac yang dipakai oleh Indonesia."Jadi ini merupakan proyek jangka panjang dan harus menjadi kesepakatan banyak negara," tegas Alvin saat dihubungi KORAN SINDO.
Mantan komisioner Ombudsman RI (ORI) ini menuturkan, untuk di dalam negeri masih ada banyak tantangan juga dalam pemberlakuan sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi warga pelaku perjalanan domestik. Ditambah lagi, vaksinasi tidak menjamin seseorang terpapar atau tidak. Menurut Alvin, di sisi lain vaksinasi hanya memperkecil seseorang terpapar Covid-19 dan ketika terpapar maka akan hanya mengurangi dampaknya.
Sepengetahuan Alvin, untuk di dalam negeri sebenarnya setiap orang yang telah melakukan vaksinasi langsung mendapat kartu atau sertifikat vaksinasi Covid-19 termasuk dalam bentuk digital yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. Dia berpandangan, kartu atau sertifikat vaksinasi itu sebagai bentuk pendataan maupun ketika nanti Indonesia memiliki standar-standar baru sehubungan dengan banyak aspek, maka nanti akan disesuaikan kembali.
"Dengan kita sudah memulai itu, sudah baguslah," ujarnya.
Alvin menggariskan, penanganan pandemi Covid-19 dan perjalanan internasional juga berhubungan erat dengan kedatangan banyaknya warga negara asing (WNA) saat masih berlakunya masa PPKM darurat. Kedatangan tersebut tentu karena Indonesia masih memberlakukan kebijakan membuka pintu kedatangan internasional meski dengan berbagai persyaratan seperti sertifikat vaksinasi Covid-19 secara lengkap dan tes PCR dengan hasil negatif. Alvin sangat menyayangkan kedatangan WNA itu dan kebijakan pemerintah di saat Indonesia sedang dalam masa genting. Musababnya, virus korona ada di Indonesia bukan datang sendiri tapi dibawa oleh manusia dari negara lain.
"Sudah sejak tahun lalu kita kebobolan. Dengan persyaratan isolasi mandiri pun ternyata kita bobol juga. Saya heran kenapa sekarang pemerintah tidak berani menutup gerbang internasional, kecuali logistik kargo silakan. Sampai akhirnya kan varian-varian virus ini kan masuk di sini berasal dari negara lain. Saya berharap pemerintah berani menutup gerbang penumpang internasional," ungkap Alvin.
Dia membeberkan, pemerintah Indonesia harusnya menutup gerbang penumpang internasional selama sekitar satu hingga dua bulan. Tindakan ini tutur Alvin, seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Bahkan kata dia, Indonesia masuk dalam daftar hitam (blacklist) di beberapa negara. Contohnya Hongkong, Thailand, dan Arab Saudi tidak mau menerima siapapun dan penerbangan apapun dari Indonesia. Karenanya sekali lagi dia menanyakan mengapa Indonesia tidak berani melakukan tindakan serupa."Melakukan hal serupa itu untuk melindungi rakyat kita. Percuma saja kita mau PPKM model apapun kalau sumbernya ini tetap dibuka," katanya.
Alvin melanjutkan, dari sisi proyeksi ke depan atau jangka panjang memang pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 atau paspor vaksin berpeluang membangkitkan perekonomian serta menumbuhkan dan menghidupkan industri penerbangan dan pariwisata di banyak negara termasuk Indonesia. Bagi dia, hal ini merupakan pandangan yang realistis. Pasalnya menurut Alvin, setiap negara juga ingin melindungi rakyatnya sehingga perlu ada kesepahaman dan kesepakatan internasional terkait dengan standar dan syarat agar sertifikat setiap negara diakui.
"Tapi kalau pengawasan kita masih bolong-bolong seperti saat ini, saya tidak yakin negara lain akan percaya. Jadi integrasi sistem antar-negara, kesepakatan multilateral, sampai koordinasi dan sinergi antar-negara kalau mau sertifikat itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri," ucap Alvin.
Dia menceritakan, konteks pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 hampir serupa dengan kejadian sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Kala itu ujar Alvin, ada kebijakan pemberlakuan setiap warga negara Indonesia (WNI) ketika akan ke luar negeri maka harus membawa paspor dan "buku kuning". Buku ini menjelaskan bahwa warga pemegang buku telah bebas dari penyakit TBC (tuberkulosis). Artinya pembelakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 seperti kita sedang menuju masa seperti tahun 1960-an hingga 1970-an."Ini rupanya kita sedang menuju ke sana juga seperti tahun 1960-an, tahun 1970-an," ujarnya.
"Nah, caranya juga misalnya dengan wisata vaksin, ya. Itu bisa dilakukan. Kan, kewajiban negara memberikan vaksin dua kali dalam rangka penanggulangan pandemi di dalam negeri. Jadi kalau kemudian belum mendapatkan jenis vaksin tertentu yang dipersyaratkan negara lain, ya mungkin bisa mencari informasi karena misalnya kepentingan pribadi bisa mendapatkan dengan cara penawaran-penawaran vaksinasi negara lain. Itu kan memungkinkan wisata vaksin," imbuhnya.
Menurut Nadia, untuk penerapan kartu atau sertifikat vaksinasi termasuk berbasis digital untuk perjalanan internasional maka Indonesia telah berkoordinasi dengan negara-negara lain termasuk kawasan ASEAN. Bahkan ujar dia, sistem e-HAC milik Kemenkes terhubung dengan pengaturan dan sistem e-HAC masing-masing negara yang mencakup sertifikat vaksinasi dan hasil pemeriksaan tes PCR. Artinya sistem masing-masing negara terintegrasi secara langsung dan bisa dipantau secara riil time.
"Penggunaan sertifikat vaksin termasuk yang sudah digital itu bisa saja ada potensi menumbuhkan lagi perekonomian kita dan juga menghidupkan industri penerbangan dan pariwisata. Karena kan dengan adanya vaksinasi itu kan memberikan tambahan jaminan keamanan dalam kita melakukan perjalanan dalam negeri dan luar negeri," tegas Nadia.
Selain, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kemenhub Nomor SE 47 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Covid-19. SE ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto atas nama Menhub bertarikh 5 Juli 2021. SE ini mulai berlaku efektif tertanggal 6 Juli 2021.
Tujuan SE diterbitkan yakni meningkatkan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat terhadap pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi udara untuk penerbangan internasional pada masa pandemi Covid-19, dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 termasuk varian baru yang bermutasi menjadi varian Alpha, varian Beta, varian Delta, dan varian Gamma serta potensi berkembangnya virus varian baru lainnya.
Isi SE di antaranya yakni seluruh pelaku perjalanan internasional baik berstatus warga negara indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) harus mengikuti 11 ketentuan/persyaratan dengan beberapa turunannya. Di antaranya WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia, dan saat kedatangan dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina terpusat selama 8 x 24 jam.
Berikutnya, bagi personel pesawat udara sipil Indonesia untuk keberangkatan ke luar negeri berlaku empat ketentuan, di antaranya wajib menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap dan mengikuti ketentuan negara tujuan. Bagi personel pesawat udara sipil asing berlaku empat ketentuan, di antaranya menunjukkan kartu atau sertifikat baik fisik maupun digital telah menerima vaksin Covid-19 dosis lengkap dan hasil negatif melalui tes Real Time-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7 x 24 jam sebelum jam keberangkatan.
"Aturan untuk kru pesawat atau personel maskapai penerabangan asing menunjukan kartu vaksin merupakan wajib. Apabila dia cuma transit dan tidak turun kebawah maka tidak diwajibkan," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto saat konferensi pers, Minggu (5/7).
Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie menilai, pengembangan dan pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 atau paspor vaksin untuk perjalanan internasional tampaknya akan menjadi pola internasional. Untuk pemberlakuannya, tentu harus ada kesepakatan multilateral terkait dengan bentuk paspor vaksin, di negara mana saja bisa dipakai, hingga vaksin mereka apa saja yang diakui. Sebagai contoh kata Alvin, Singapura tidak mengakui vaknis Sinovac yang dipakai oleh Indonesia."Jadi ini merupakan proyek jangka panjang dan harus menjadi kesepakatan banyak negara," tegas Alvin saat dihubungi KORAN SINDO.
Mantan komisioner Ombudsman RI (ORI) ini menuturkan, untuk di dalam negeri masih ada banyak tantangan juga dalam pemberlakuan sertifikat vaksinasi Covid-19 bagi warga pelaku perjalanan domestik. Ditambah lagi, vaksinasi tidak menjamin seseorang terpapar atau tidak. Menurut Alvin, di sisi lain vaksinasi hanya memperkecil seseorang terpapar Covid-19 dan ketika terpapar maka akan hanya mengurangi dampaknya.
Sepengetahuan Alvin, untuk di dalam negeri sebenarnya setiap orang yang telah melakukan vaksinasi langsung mendapat kartu atau sertifikat vaksinasi Covid-19 termasuk dalam bentuk digital yang diterbitkan Kementerian Kesehatan. Dia berpandangan, kartu atau sertifikat vaksinasi itu sebagai bentuk pendataan maupun ketika nanti Indonesia memiliki standar-standar baru sehubungan dengan banyak aspek, maka nanti akan disesuaikan kembali.
"Dengan kita sudah memulai itu, sudah baguslah," ujarnya.
Alvin menggariskan, penanganan pandemi Covid-19 dan perjalanan internasional juga berhubungan erat dengan kedatangan banyaknya warga negara asing (WNA) saat masih berlakunya masa PPKM darurat. Kedatangan tersebut tentu karena Indonesia masih memberlakukan kebijakan membuka pintu kedatangan internasional meski dengan berbagai persyaratan seperti sertifikat vaksinasi Covid-19 secara lengkap dan tes PCR dengan hasil negatif. Alvin sangat menyayangkan kedatangan WNA itu dan kebijakan pemerintah di saat Indonesia sedang dalam masa genting. Musababnya, virus korona ada di Indonesia bukan datang sendiri tapi dibawa oleh manusia dari negara lain.
"Sudah sejak tahun lalu kita kebobolan. Dengan persyaratan isolasi mandiri pun ternyata kita bobol juga. Saya heran kenapa sekarang pemerintah tidak berani menutup gerbang internasional, kecuali logistik kargo silakan. Sampai akhirnya kan varian-varian virus ini kan masuk di sini berasal dari negara lain. Saya berharap pemerintah berani menutup gerbang penumpang internasional," ungkap Alvin.
Dia membeberkan, pemerintah Indonesia harusnya menutup gerbang penumpang internasional selama sekitar satu hingga dua bulan. Tindakan ini tutur Alvin, seperti dilakukan oleh negara-negara lain. Bahkan kata dia, Indonesia masuk dalam daftar hitam (blacklist) di beberapa negara. Contohnya Hongkong, Thailand, dan Arab Saudi tidak mau menerima siapapun dan penerbangan apapun dari Indonesia. Karenanya sekali lagi dia menanyakan mengapa Indonesia tidak berani melakukan tindakan serupa."Melakukan hal serupa itu untuk melindungi rakyat kita. Percuma saja kita mau PPKM model apapun kalau sumbernya ini tetap dibuka," katanya.
Alvin melanjutkan, dari sisi proyeksi ke depan atau jangka panjang memang pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 atau paspor vaksin berpeluang membangkitkan perekonomian serta menumbuhkan dan menghidupkan industri penerbangan dan pariwisata di banyak negara termasuk Indonesia. Bagi dia, hal ini merupakan pandangan yang realistis. Pasalnya menurut Alvin, setiap negara juga ingin melindungi rakyatnya sehingga perlu ada kesepahaman dan kesepakatan internasional terkait dengan standar dan syarat agar sertifikat setiap negara diakui.
"Tapi kalau pengawasan kita masih bolong-bolong seperti saat ini, saya tidak yakin negara lain akan percaya. Jadi integrasi sistem antar-negara, kesepakatan multilateral, sampai koordinasi dan sinergi antar-negara kalau mau sertifikat itu bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan industri," ucap Alvin.
Dia menceritakan, konteks pemberlakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 hampir serupa dengan kejadian sekitar tahun 1960-an hingga 1970-an. Kala itu ujar Alvin, ada kebijakan pemberlakuan setiap warga negara Indonesia (WNI) ketika akan ke luar negeri maka harus membawa paspor dan "buku kuning". Buku ini menjelaskan bahwa warga pemegang buku telah bebas dari penyakit TBC (tuberkulosis). Artinya pembelakuan sertifikat digital vaksinasi Covid-19 seperti kita sedang menuju masa seperti tahun 1960-an hingga 1970-an."Ini rupanya kita sedang menuju ke sana juga seperti tahun 1960-an, tahun 1970-an," ujarnya.
tulis komentar anda