Vaksinasi Covid-19 Harus Dipercepat dan Diperluas
Senin, 04 Oktober 2021 - 06:28 WIB
loading...
Vaksinasi Covid-19 harus terus diperluas pelaksanaannya demi mewujudkan kekebalan kelompok. FOTO/WIN CAHYONO
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah harus terus mempercepat dan memperluas cakupan vaksinasi Covid-19 . Hingga alkhir tahun, minimal 50% penduduk yang jadi sasaran vaksinasi sudah mendapatkan vaksin dosis kedua.
Pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia yang jadi sasaran bisa tervaksinasi demi mencapai herd inmunity atau kekebalan kelompok. Namun, melihat fakta yang ada target tersebut tampak masih cukup jauh. Hingga 3 Oktober 2021, penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama baru mencapai 45,03% atau setara 93.780.446 jiwa. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mampu menjangkau 25,29% penduduk atau setara 52.676.052 jiwa.
Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Merauke, Jokowi: Kita Harus Belajar Hidup dengan Covid-19
Demi mempercepat tercapainya target vaksinasi, semua hambatan dalam program tersebut harus bisa diatasi segera. Hambatan yang dihadapi selama ini salah satunya adalah disparitas distribusi vaksin. Banyak daerah, terutama di luar Jawa, kekurangan stok vaksin sehingga harus menunggu lama untuk mendapat giliran.
Pakar kesehatan masyarakat Iqbal Mochtar mengatakan, pemerataan cakupan vaksin harus segera dilakukan. Dia melihat terjadi disparitas yang besar cakupan vaksin antara satu daerah dengan daerah lainnya di Tanah Air.
"Misalnya , vaksinasi di Jakarta sudah sekitar 100% tercapai. Sementara di Lampung, masih sangat kurang. Disparitas seperti ini menghambat terjadinya herd immunity," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah ini saat dihubungi kemarin.
Selain itu, untuk mencapai herd imminity vaksinasi harus cepat dan merata di sebuah wilayah. Alasanya, karena efikasi vaksin Vovid-19 hanya bertahan enam bulan.
"Cakupan vaksinasi 70% itu harus dicapai secara serentak. Ini yang penting. Jangan Jawa Barat sudah mencapai 70% hari ini tapi Jawa Timur nanti tahun depan. Herd immunity tidak akan tercapai bila begitu," paparnya.
Baca juga: Warga Kendal Antusias Ikuti Vaksinasi Perindo, Chacha Frederica: Sudah 1.700 yang Mendaftar
Selain itu hambatan lain yang harus diatasi adalah ketersediaan vaksin. Di tengah perlombaan seluruh negara untuk mendapatkan vaksin, pemerintah Indonesia harus punya strategi dalam menjamin stok vaksin tersedia. Jika stok aman, target 208 juta penduduk tervaksinasi akan bisa cepat tercapai.
"Stok vaksin ini sangat perlu karena jangan sampai ketika kita berada di tengah program, tiba-tiba (vaksin) habis. Ini yang yang harus bisa diantisipasi," ujarmya mengingatkan.
Di saat yamg sama pemerintah juga harus bekerja keras dalam memberantas hoaks atau infodemic. Hoaks salah satu hambtan terbesar dalam program vaksinasi.Saat ini di masyarakat sangat marak orang-orang yang tidak percaya dengan vaksin atau antivaks.
Ironisnya, masyarakat golongan itu yang malah melakukan penularan kepada orang-orang sekitarnya dan keluarganya.
"Hoaks ini akhirnya yang menyebabkan banyak orang tidak melakukan vaksinasi. Saya kira ini harus segera diantisipasi, dicarikan jalan keluarnya sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih kontributif," tandas Iqbal.
Pemerintah menargetkan 70% penduduk Indonesia yang jadi sasaran bisa tervaksinasi demi mencapai herd inmunity atau kekebalan kelompok. Namun, melihat fakta yang ada target tersebut tampak masih cukup jauh. Hingga 3 Oktober 2021, penduduk yang mendapatkan vaksin dosis pertama baru mencapai 45,03% atau setara 93.780.446 jiwa. Sedangkan vaksinasi dosis kedua baru mampu menjangkau 25,29% penduduk atau setara 52.676.052 jiwa.
Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Merauke, Jokowi: Kita Harus Belajar Hidup dengan Covid-19
Demi mempercepat tercapainya target vaksinasi, semua hambatan dalam program tersebut harus bisa diatasi segera. Hambatan yang dihadapi selama ini salah satunya adalah disparitas distribusi vaksin. Banyak daerah, terutama di luar Jawa, kekurangan stok vaksin sehingga harus menunggu lama untuk mendapat giliran.
Pakar kesehatan masyarakat Iqbal Mochtar mengatakan, pemerataan cakupan vaksin harus segera dilakukan. Dia melihat terjadi disparitas yang besar cakupan vaksin antara satu daerah dengan daerah lainnya di Tanah Air.
"Misalnya , vaksinasi di Jakarta sudah sekitar 100% tercapai. Sementara di Lampung, masih sangat kurang. Disparitas seperti ini menghambat terjadinya herd immunity," ujar Ketua Perhimpunan Dokter Indonesia Timur Tengah ini saat dihubungi kemarin.
Selain itu, untuk mencapai herd imminity vaksinasi harus cepat dan merata di sebuah wilayah. Alasanya, karena efikasi vaksin Vovid-19 hanya bertahan enam bulan.
"Cakupan vaksinasi 70% itu harus dicapai secara serentak. Ini yang penting. Jangan Jawa Barat sudah mencapai 70% hari ini tapi Jawa Timur nanti tahun depan. Herd immunity tidak akan tercapai bila begitu," paparnya.
Baca juga: Warga Kendal Antusias Ikuti Vaksinasi Perindo, Chacha Frederica: Sudah 1.700 yang Mendaftar
Selain itu hambatan lain yang harus diatasi adalah ketersediaan vaksin. Di tengah perlombaan seluruh negara untuk mendapatkan vaksin, pemerintah Indonesia harus punya strategi dalam menjamin stok vaksin tersedia. Jika stok aman, target 208 juta penduduk tervaksinasi akan bisa cepat tercapai.
"Stok vaksin ini sangat perlu karena jangan sampai ketika kita berada di tengah program, tiba-tiba (vaksin) habis. Ini yang yang harus bisa diantisipasi," ujarmya mengingatkan.
Di saat yamg sama pemerintah juga harus bekerja keras dalam memberantas hoaks atau infodemic. Hoaks salah satu hambtan terbesar dalam program vaksinasi.Saat ini di masyarakat sangat marak orang-orang yang tidak percaya dengan vaksin atau antivaks.
Ironisnya, masyarakat golongan itu yang malah melakukan penularan kepada orang-orang sekitarnya dan keluarganya.
"Hoaks ini akhirnya yang menyebabkan banyak orang tidak melakukan vaksinasi. Saya kira ini harus segera diantisipasi, dicarikan jalan keluarnya sehingga masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih kontributif," tandas Iqbal.
Lihat Juga :
