Tes Wawasan Kebangsaan, Pegawai KPK Ditanya Apakah Ikut Demo Tolak Firli Bahuri
Minggu, 16 Mei 2021 - 20:44 WIB
"Selama wawancara pertanyaan aneh yg paling diingat olehnya adl apakah suka nonton video porno? Apa pandangannya ttg free sex? Mohon bantuan tuips, barangkali ada yg paham konteks relasi 2 pertanyaan tsb dg pendalaman Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhinneka Tunggal Ika apa ya?," tulis Tata.
Yang tidak kalah aneh adalah Beny ditanya apakah mengikuti demo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK. "Apa jawaban teman saya? Dia menjawab, iya pak saya ikut. Karena saat itu, posisinya sudah jelas ada putusan sidang etik terkait yg bersangkutan. Putusan sidang etik pun diumumkan oleh Pimpinan KPK saat itu, Pak Saut Situmorang," cuit Tata.
Selain Benydictus, Tata juga mengungkapkan pengalaman rekan kerja lainnya, Tri Artining Putri, pemilik akun Twitter @arti_put, dalam tes tersebut.
Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan
"Berbeda dg rekan saya satunya @arti_put, dia ditanya, gmn nih siap g jadi ASN, kan banyak aturan dan g bebas lho?! Puput menjawab, Lho di KPK juga banyak aturannya & g bebas. Mungkin bisa dijelaskan peraturan mana yg ada di ASN tapi g ada di KPK? Tapi tidak dijawab kembali," tulis Tata.
Yang tidak kalah aneh adalah Beny ditanya apakah mengikuti demo menolak Firli Bahuri menjadi calon pimpinan KPK. "Apa jawaban teman saya? Dia menjawab, iya pak saya ikut. Karena saat itu, posisinya sudah jelas ada putusan sidang etik terkait yg bersangkutan. Putusan sidang etik pun diumumkan oleh Pimpinan KPK saat itu, Pak Saut Situmorang," cuit Tata.
Selain Benydictus, Tata juga mengungkapkan pengalaman rekan kerja lainnya, Tri Artining Putri, pemilik akun Twitter @arti_put, dalam tes tersebut.
Baca juga: Pegawai KPK Ungkap Sejumlah Pertanyaan Aneh dalam Tes Wawasan Kebangsaan
"Berbeda dg rekan saya satunya @arti_put, dia ditanya, gmn nih siap g jadi ASN, kan banyak aturan dan g bebas lho?! Puput menjawab, Lho di KPK juga banyak aturannya & g bebas. Mungkin bisa dijelaskan peraturan mana yg ada di ASN tapi g ada di KPK? Tapi tidak dijawab kembali," tulis Tata.
Lihat Juga :