Optimisme Bangkit dari Resesi
Senin, 10 Mei 2021 - 06:30 WIB
Walaupun begitu, optimisme perlu terus dikembangkan melihat beberapa indikator lain seperti PMI dan IKK (Indeks Keyakinan Konsumen) yang menunjukkan angka-angka yang menggembirakan. Capaian PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2021, mencapai level 53,2 meningkat dibanding sebulan sebelumnya di level 51,3. Bahkan pada bulan April 2021 level PMI mencapai 54,6. Suatu capaian tertinggi angka PMI selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan aktivitas manufaktur Indonesia menunjukkan geliat positif dan terus melakukan ekspansi. Ini penting mengingat sektor manufaktur memiliki peran 21% pada PDB.
Hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2021 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami peningkatan hingga 93,4. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari dan Januari 2021 yang masing-masing sebesar 85,8 dan 84,9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Pulihnya kepercayaan konsumen tersebut tak lain akibat hadirnya vaksin Covid-19 yang mampu menjadi angin segar di tengah ketidakpastian terhadap berakhirnya pandemi ini serta adanya berbagai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi di masyarakat.
Pemerintah adalah Kunci
Tahun 2020 hingga tahun ini memang bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Dana Moneter Internasional (IMF) mengkhawatirkan akan terjadi krisis buruk akibat pandemi jika krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi ini tak mampu tertangani dengan baik. Belajar dari sejarah terjadinya Great Depression di Amerika pada dekade 1929-an, sejarah kelam yang berlangsung selama 10 tahun tersebut, mengajarkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memerangi krisis yang terjadi. Pada saat itu pemerintah menggulirkan kebijakan, di antaranya dengan mempekerjakan sekitar 3 juta orang selama 10 tahun untuk menggarap lahan publik, menukar emas dengan mata uang dolar, mendanai pekerjaan di bidang pertanian, konstruksi, pendidikan, maupun kesenian, dan juga memberikan pinjaman pada para petani untuk menyelamatkan ladang ternak dari penyitaan. Pemerintah menjadi harapan terbesar rakyat untuk mampu melewati krisis dan mengembalikan kehidupan masyarakat kembali normal. Peran pemerintah sebagai agen dalam public sector service menjadi semakin nyata dalam mendorong perekonomian, baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksi melalui berbagai kebijakan.
Sejatinya, dalam ekonomi klasik, hukum Say, menyatakan bahwa produksi agregat selalu menciptakan jumlah permintaan agregat yang sama (supply creates own demand). Substansi hukum Say adalah memperkuat keyakinan bahwa pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran (exchange economics). Pada masa pandemi ini, pihak yang memiliki kemampuan untuk menciptakan permintaan serta mendorong produksi adalah pemerintah melalui belanja pemerintah maupun relaksasi pajak. Selama pandemi pemerintah secara konsisten juga terus berupaya mendorong ekonomi Indonesia untuk keluar dari jurang resesi melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional yang tak hanya mendorong sisi permintaan (demand) namun juga mendorong sisi penawaran (supply).
Hasil Survei Konsumen (SK) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mencatat bahwa pada Maret 2021 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami peningkatan hingga 93,4. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pada bulan Februari dan Januari 2021 yang masing-masing sebesar 85,8 dan 84,9. Hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perbaikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi. Pulihnya kepercayaan konsumen tersebut tak lain akibat hadirnya vaksin Covid-19 yang mampu menjadi angin segar di tengah ketidakpastian terhadap berakhirnya pandemi ini serta adanya berbagai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kegiatan produksi di masyarakat.
Pemerintah adalah Kunci
Tahun 2020 hingga tahun ini memang bukanlah tahun yang mudah untuk dilewati. Dana Moneter Internasional (IMF) mengkhawatirkan akan terjadi krisis buruk akibat pandemi jika krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi ini tak mampu tertangani dengan baik. Belajar dari sejarah terjadinya Great Depression di Amerika pada dekade 1929-an, sejarah kelam yang berlangsung selama 10 tahun tersebut, mengajarkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam memerangi krisis yang terjadi. Pada saat itu pemerintah menggulirkan kebijakan, di antaranya dengan mempekerjakan sekitar 3 juta orang selama 10 tahun untuk menggarap lahan publik, menukar emas dengan mata uang dolar, mendanai pekerjaan di bidang pertanian, konstruksi, pendidikan, maupun kesenian, dan juga memberikan pinjaman pada para petani untuk menyelamatkan ladang ternak dari penyitaan. Pemerintah menjadi harapan terbesar rakyat untuk mampu melewati krisis dan mengembalikan kehidupan masyarakat kembali normal. Peran pemerintah sebagai agen dalam public sector service menjadi semakin nyata dalam mendorong perekonomian, baik dari sisi konsumsi maupun dari sisi produksi melalui berbagai kebijakan.
Sejatinya, dalam ekonomi klasik, hukum Say, menyatakan bahwa produksi agregat selalu menciptakan jumlah permintaan agregat yang sama (supply creates own demand). Substansi hukum Say adalah memperkuat keyakinan bahwa pasar mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran (exchange economics). Pada masa pandemi ini, pihak yang memiliki kemampuan untuk menciptakan permintaan serta mendorong produksi adalah pemerintah melalui belanja pemerintah maupun relaksasi pajak. Selama pandemi pemerintah secara konsisten juga terus berupaya mendorong ekonomi Indonesia untuk keluar dari jurang resesi melalui berbagai program pemulihan ekonomi nasional yang tak hanya mendorong sisi permintaan (demand) namun juga mendorong sisi penawaran (supply).
Lihat Juga :