Membedah Pernyataan Gubernur Papua Terkait Label Teroris KKB oleh Pemerintah
Jum'at, 30 April 2021 - 10:49 WIB
Ini menarik karena Lukas Enembe menyertakan DPR RI dalam permintaannya. Tapi juga salah kaprah karena DPR RI tidak perlu dilibatkan sebab pemerintah Indonesia dalam hal ini sebenarnya menjalankan amanat UU yang sudah disetujui oleh DPR RI, jadi mengikutsertakan DPR RI dalam permohonan mengkaji ulang status KKB sebagai kelompok teror adalah langkah yang keliru.
Lukas Enembe juga memakai takti yang sebenarnya mirip dengan narasi pendukung dan simpatisan ideologi rad-ter lainnya yaitu menyertakan narasi 'ancaman' efek psikologis kepada mayoritas. Padahal dalam pernyataan #2, dia menyebut KKB sebagai 'sekelompok orang yang mengaku sebagai KKB', namun dia tidak sekalipun secara eksplisit menyebut KKB adalah orang Papua.
4. TNI dan Polri harus melakukan pemetaan KKB.
Ini poin penting. Pemerintah Indonesia seharusnya berhenti memakai istilah KKB saat KKB dimasukan sebagai kelompok teroris. Pemerintah Indonesia harus menyebut nama kelompok dimaksud secara eksplisit. Misalnya: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB/OPM) dan/atau Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), dan/atau Tentara Nasional Papua Barat (TNPB).
Dengan menyebut nama kelompok-kelompok sipil bersenjata ini maka proses penegakkan hukum sesuai dengan amanat UU bisa dilakukan dengan baik pula, khususnya proses pemetaan jejaring kelompok teror di Papua ini dengan orang atau kelompok yang turut mendukung kelompok teror ini.
5. Stigmatisasi orang Papua sebagai teroris.
Sensitivitas dalam proses penegakkan hukum ini memang perlu dilakukan, dan sebenarnya aparat keamanan Indonesia sudah punya pengalaman panjang soal label dan stigmatisasi dimaksud. Dan ini sebenarnya tugas dan peran yang harus juga dimainkan oleh Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua.
Sama ketika Presiden Jokowi menyebut bahwa 'terorisme tidak ada hubungannya dengan agama...' tetapi ada individu atau kelompok yang memakai agama sebagai motivasi baginya untuk melakukan aksi teror, maka Gubernur Papua pun sebenarnya harus menyebarkan narasi bahwa 'Terorisme tidak ada hubungannya dengan (orang) Papua', walaupun ada kelompok sipil bersenjata, yang berada di Papua dan memiliki anggota orang Papua yang dianggap oleh pemerintah Indonesia, dan sudah memenuhi unsur-unsur sebagai kelompok teroris menurut UU 5/2018.
6. Pemerintah Indonesia sebaiknya berkonsultasi dengan DK PBB terkait status teroris kepada KKB
Ini pernyataan Lukas Enembe yang keliru. Dewan Keamanan PBB tidak berhak mencampuri urusan tindak pidana suatu negara, termasuk tindak pidana terorisme. Disamping itu, keputusan melabel individu/kelompok sebagai teroris adalah keputusan tiap-tiap negara berdasarkan aturan hukum yang dimiliki oleh negara bersangkutan.
Yang mungkin bisa/akan dilakukan oleh PBB adalah melihat dan memberi masukan ketika proses penegakkan hukum dianggap berpotensi menciderai HAM. Misalnya dalam kasus-kasus persidangan terduga teroris di Irak yang dianggap dilakukan terburu-buru dan hukumannya adalah hukuman mati.
7. Pendekatan lebih humanis.
Setelah KKB dimasukan sebagai kelompok teroris maka langkah-langkah dalam UU 5/2018, maupun PP 77/2019 dan Perpres 7/2021 harus dilaksanakan. Pendekatan lebih humanis yang dimaksudkan Lukas Enembe itu masuk dalam ranah kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, de-radikalisasi dan ranah pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Lukas Enembe juga memakai takti yang sebenarnya mirip dengan narasi pendukung dan simpatisan ideologi rad-ter lainnya yaitu menyertakan narasi 'ancaman' efek psikologis kepada mayoritas. Padahal dalam pernyataan #2, dia menyebut KKB sebagai 'sekelompok orang yang mengaku sebagai KKB', namun dia tidak sekalipun secara eksplisit menyebut KKB adalah orang Papua.
4. TNI dan Polri harus melakukan pemetaan KKB.
Ini poin penting. Pemerintah Indonesia seharusnya berhenti memakai istilah KKB saat KKB dimasukan sebagai kelompok teroris. Pemerintah Indonesia harus menyebut nama kelompok dimaksud secara eksplisit. Misalnya: Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB/OPM) dan/atau Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), dan/atau Tentara Nasional Papua Barat (TNPB).
Dengan menyebut nama kelompok-kelompok sipil bersenjata ini maka proses penegakkan hukum sesuai dengan amanat UU bisa dilakukan dengan baik pula, khususnya proses pemetaan jejaring kelompok teror di Papua ini dengan orang atau kelompok yang turut mendukung kelompok teror ini.
5. Stigmatisasi orang Papua sebagai teroris.
Sensitivitas dalam proses penegakkan hukum ini memang perlu dilakukan, dan sebenarnya aparat keamanan Indonesia sudah punya pengalaman panjang soal label dan stigmatisasi dimaksud. Dan ini sebenarnya tugas dan peran yang harus juga dimainkan oleh Lukas Enembe sebagai Gubernur Provinsi Papua.
Sama ketika Presiden Jokowi menyebut bahwa 'terorisme tidak ada hubungannya dengan agama...' tetapi ada individu atau kelompok yang memakai agama sebagai motivasi baginya untuk melakukan aksi teror, maka Gubernur Papua pun sebenarnya harus menyebarkan narasi bahwa 'Terorisme tidak ada hubungannya dengan (orang) Papua', walaupun ada kelompok sipil bersenjata, yang berada di Papua dan memiliki anggota orang Papua yang dianggap oleh pemerintah Indonesia, dan sudah memenuhi unsur-unsur sebagai kelompok teroris menurut UU 5/2018.
6. Pemerintah Indonesia sebaiknya berkonsultasi dengan DK PBB terkait status teroris kepada KKB
Ini pernyataan Lukas Enembe yang keliru. Dewan Keamanan PBB tidak berhak mencampuri urusan tindak pidana suatu negara, termasuk tindak pidana terorisme. Disamping itu, keputusan melabel individu/kelompok sebagai teroris adalah keputusan tiap-tiap negara berdasarkan aturan hukum yang dimiliki oleh negara bersangkutan.
Yang mungkin bisa/akan dilakukan oleh PBB adalah melihat dan memberi masukan ketika proses penegakkan hukum dianggap berpotensi menciderai HAM. Misalnya dalam kasus-kasus persidangan terduga teroris di Irak yang dianggap dilakukan terburu-buru dan hukumannya adalah hukuman mati.
7. Pendekatan lebih humanis.
Setelah KKB dimasukan sebagai kelompok teroris maka langkah-langkah dalam UU 5/2018, maupun PP 77/2019 dan Perpres 7/2021 harus dilaksanakan. Pendekatan lebih humanis yang dimaksudkan Lukas Enembe itu masuk dalam ranah kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, de-radikalisasi dan ranah pencegahan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
tulis komentar anda