Hindari Kisruh Jilid II, AHY Disarankan Segera Konsolidasi Internal

"Pemerintah dan presiden melalui Kemenkumham, telah melindungi dan mengayomi partai politik. Jadi kita pegang komentar selama ini dari Kemenkumham yang menyebut patuh pada Undang-Undang Partai Politik dan AD/ART partai politik yang sah," sambungnya.Baca juga: Kubu Moeldoko Dorong AHY Bersaing dengan Anies, Pengamat: Itu Sindiran

Oleh karena itu pasca pengumuman Kemenkumham tersebut, Pangi menyarankan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus segera mengambil langkah cepat menata internal partai. "Saatnya AHY melakukan konsolidasi internal agar kekuatan partai makin solid tak mudah digoyang," tandasnya.

AHY dikatakan Pangi, sudah bisa melakukan berbagai macam kegiatan. Terutama menyusun agenda jelang puasa dan lebaran. Tidak menutup kemungkinan pula, mempersiapkan Musda secara demokratis dari Aceh sampai Papua guna menentukan ketua definitif di daerah. "Musda penting untuk segera dilakukan, karena infonya di internal Demokrat mulai Aceh sampai Papua masih banyak terdapat Ketua DPD maupun DPC yang statusnya masih Plt," ujarnya.

Artinya, imbuh Pangi, dengan banyaknya status pelaksana tugas (Plt) ketua di DPD maupun DPC berpotensi terjadi KLB Jilid II. Dengan masih banyaknya Plt, kecenderungan internal partai masing-masing daerah memperebutkan kursi ketua berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan.

Menurut dia, gesekan tersebut yang akan menyebabkan internal Partai Demokrat mudah disusupi oleh oknum yang bisa mengakibatkan KLB Jilid II. Oleh sebab itu dia menyarankan AHY segera melaksanakan Musda secara demokratis. "Sehingga kekuatan partai makin solid untuk memutuskan segala sesuatu yang tidak lagi Plt," ujarnya.