Komisioner KPU Hasyim Asy'ari Usul Pilkada Serentak 2026
Jum'at, 05 Februari 2021 - 14:03 WIB
" Pilkada Serentak selama ini (2015, 2017, 2018, 2020) baru tercapai keserentakan coblosan, belum mampu menata keserentakan masa jabatan kepala daerah, dan belum mampu melembagakan keserentakan tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan daerah serentak (pilkada dan pileg prov/kab/kota)," ujarnya.
Baca juga: Pilkada Serentak 2022 dan 2023 untuk Memenuhi Hak Politik Rakyat
Dia menjelaskan, selama Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 belum terjadi sinkronisasi dengan Pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020. Menurut dia, masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur tentang pelembagaan keserentakan pemilu dengan harapan agar tercapai tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah," tutur dia.
Baca juga: Pilkada Serentak 2022 dan 2023 untuk Memenuhi Hak Politik Rakyat
Dia menjelaskan, selama Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019 belum terjadi sinkronisasi dengan Pilkada 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 dan 2020. Menurut dia, masa jabatan kepala daerah masih beragam dan tidak sinkron dengan masa jabatan anggota DPRD.
"Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diatur tentang pelembagaan keserentakan pemilu dengan harapan agar tercapai tujuan pemilu yaitu membentuk pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah," tutur dia.
(zik)
Lihat Juga :