Tenaga Pengajar Layak Prioritas Vaksin Covid-19
Senin, 25 Januari 2021 - 21:01 WIB
Terlepas dari program vaksinasi, Dicky menilai upaya yang harus diutamakan tetap pada pengendalian pandemi. Khususnya, berpegang pada test positivity rate (TPR) yang harus sesuai target. Langkah itu dilakukan di daerah-daerah yang berencana buka kegiatan sekolah tatap muka.
"Boleh dibuka, tapi tetap acuannya pada test positivity rate. Makanya tingkatkan deteksi dininya, tracing, isolasi karantina. Program vaksinasi tetap sembari berjalan," pesan dia.
Seperti diketahui, pelaksanaan PJJ menimbulkan persoalan baru bagi pendidikan tanah air. Bahkan dikhawatirkan, tidak maksimalnya sistem pelajar mengajar akan menimbulkan terjadinya lost generation.
Tidak maksimalnya PJJ diakui Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri. Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi, PJJ banyak sekali keterbatasan, yang salah satu indikasinya berdampak pada nilai akademis siswa.
"Mulai dari tracing guru, murid, kemudian pengawasan dan itu ternyata kita tidak bisa sendiri. Selama 10 bulan, secara akademis tentu ada penurunan hasil belajar siswa, karena bagaimanapun guru-guru kita, memberikan materi tentu total materinya jauh dibawah situasi normal ketika anak-anak itu belajar tatap muka," kata Jumeri, dalam Talkshow MNC Trijaya Network yang disiarkan secara daring di kanal YouTube MNCTrijaya (23/01).
Kemendikbud menyadari output dari PTM dengan PJJ bakal berpengaruh terhadap nilai akademis siswa. Sebab, saat bertemu saja, kata Jumeri, pemahaman siswa itu masih banyak kurang. Disebutkan, PJJ sebetulnya butuh peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat setempat. Tapi hal sulit terwujud karena keterbatasan pihak-pihak dimaksud.
Kekhawatiran adanya penurunan kenurunan kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19 pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai solusi sementara, dia pun menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar (GBB) untuk membantu siswa, guru, maupun wali murid yang kesulitan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi.
Apa yang disampaikan ketua umum DPP PKB ini tidak berlebihan. Mengutip kajian Bank Dunia yang dirilis 18 Juni 2020, telah terjadi penurunan kualitas Pendidikan dari para peserta didik di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19.
Penutupan sekolah telah memicu penurunan nilai ujian rata-rata hingga 25%. Pandemi ini juga menurunkan efektivitas tahun sekolah dasar yang dicapai anak-anak dari 7,9 tahun menjadi 7,3 tahun. Akibat penutupan sekolah, banyak anak-anak kita yang gagal mempelajari berbagai materi baru dan melupakan banyak hal yang telah mereka ketahui sebelumnya.
Muhaimin juga mengutip laporan Unicef. Berdasarkan pernyataan posisi berjudul COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia pada Mei 2020, lembaga di bawah PBB itu juga menyajikan bukti bahwa virus Corona telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga-keluarga Indonesia. Kondisi ini berdampak pada tiga hal penting yakni terganggunya kinerja gizi, pendidikan, dan perlindungan anak.
"Boleh dibuka, tapi tetap acuannya pada test positivity rate. Makanya tingkatkan deteksi dininya, tracing, isolasi karantina. Program vaksinasi tetap sembari berjalan," pesan dia.
Seperti diketahui, pelaksanaan PJJ menimbulkan persoalan baru bagi pendidikan tanah air. Bahkan dikhawatirkan, tidak maksimalnya sistem pelajar mengajar akan menimbulkan terjadinya lost generation.
Tidak maksimalnya PJJ diakui Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri. Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi, PJJ banyak sekali keterbatasan, yang salah satu indikasinya berdampak pada nilai akademis siswa.
"Mulai dari tracing guru, murid, kemudian pengawasan dan itu ternyata kita tidak bisa sendiri. Selama 10 bulan, secara akademis tentu ada penurunan hasil belajar siswa, karena bagaimanapun guru-guru kita, memberikan materi tentu total materinya jauh dibawah situasi normal ketika anak-anak itu belajar tatap muka," kata Jumeri, dalam Talkshow MNC Trijaya Network yang disiarkan secara daring di kanal YouTube MNCTrijaya (23/01).
Kemendikbud menyadari output dari PTM dengan PJJ bakal berpengaruh terhadap nilai akademis siswa. Sebab, saat bertemu saja, kata Jumeri, pemahaman siswa itu masih banyak kurang. Disebutkan, PJJ sebetulnya butuh peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat setempat. Tapi hal sulit terwujud karena keterbatasan pihak-pihak dimaksud.
Kekhawatiran adanya penurunan kenurunan kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19 pernah disampaikan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar. Sebagai solusi sementara, dia pun menginisiasi Gerakan Bangkit Belajar (GBB) untuk membantu siswa, guru, maupun wali murid yang kesulitan mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama masa pandemi.
Apa yang disampaikan ketua umum DPP PKB ini tidak berlebihan. Mengutip kajian Bank Dunia yang dirilis 18 Juni 2020, telah terjadi penurunan kualitas Pendidikan dari para peserta didik di seluruh dunia akibat pandemi Covid-19.
Penutupan sekolah telah memicu penurunan nilai ujian rata-rata hingga 25%. Pandemi ini juga menurunkan efektivitas tahun sekolah dasar yang dicapai anak-anak dari 7,9 tahun menjadi 7,3 tahun. Akibat penutupan sekolah, banyak anak-anak kita yang gagal mempelajari berbagai materi baru dan melupakan banyak hal yang telah mereka ketahui sebelumnya.
Muhaimin juga mengutip laporan Unicef. Berdasarkan pernyataan posisi berjudul COVID-19 dan Anak-anak di Indonesia pada Mei 2020, lembaga di bawah PBB itu juga menyajikan bukti bahwa virus Corona telah secara luas mengganggu kestabilan pendapatan keluarga-keluarga Indonesia. Kondisi ini berdampak pada tiga hal penting yakni terganggunya kinerja gizi, pendidikan, dan perlindungan anak.
tulis komentar anda