Tenaga Pengajar Layak Prioritas Vaksin Covid-19
Senin, 25 Januari 2021 - 21:01 WIB
‘’Sebagai catatan, saya harap tidak hanya guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mendapatkan (vaksinasi), tetapi juga guru honorer. Mereka sama-sama bertatap muka dengan masyarakat dalam kesehariannya,” paparnya.
Hetifah menggariskan, guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar Covid-19.
“Kalau Jakarta, misalnya, mungkin masih mumpuni untuk PJJ dalam beberapa waktu sehingga tidak terlalu prioritas. Intinya, adalah keadilan dalam pembelajaran dan bagaimana anak-anak kita yang secara sosial-ekonomi kurang beruntung bisa diminimalisir learning loss-nya,” katanya.
(Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Sahroni Usul Anggota TNI-Polri Didahulukan )
Dia kemudian menandaskan, pandemi dan pelaksanaan PJJ telah membuka mata masyarakat Indonesia, pendidikan sebagian hanya bisa diakses oleh kalangan ekonomi menengah-atas. Masyarakat kelas bawah tertatih untuk mengikuti pendidikan yang dilakukan secara daring. Namun, dia mengembalikan kepada ahli penanganan penyakit menular dalam menentukan siapa dan daerah mana yang harus divaksinasi terlebih dahulu.
Dicky Budiman mendorong program vaksinasi terus dipercepat. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi kelompok prioritas lainnya seperti tenaga pendidikan atau guru. Khususnya, bagi para guru di sekolah-sekolah yang bakal membuka kegiatan belajar tatap muka.
"Perlu diprioritaskan gurunya untuk divaksin. Tapi perlu dipahami juga kalau vaksin ini belum ada jaminan bisa memproteksi dari potensi penularan. Jadi, masih bisa guru menularkan virus ke siswanya," terang dia.
Dia lantas mengingatkan pemerintah tentang perlunya strategi public health yang komprehensif dan dikaji dengan cermat, memperhitungkan ketersediaan dari sisi suplai vaksin, termasuk plus minusnya. Sebab, setiap vaksin itu ada kelebihan dan kekurangannya. "Strategi cermat itu tidak hanya sekadar mencakup program vaksinasi saja. Tetapi juga meliputi pengendalian pandemi," imbuhnya.
Sejauh ini, ia melihat belum ada strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang bisa menjadi rujukan bagi semua pihak. Termasuk program vaksinasi bagi kelompok prioritas dan pembukaan kegiatan sekolah tatap muka.
"Itu yang harus kita miliki sehingga tidak ada lagi wacana mendadak. Karena kalau (strategi) mendadak itu biasanya tidak matang. Semua itu harus terukur, punya kriteria, sebelum jadi bagian program. Termasuk kebijakan pembukaan sekolah," ucapnya.
Hetifah menggariskan, guru-guru yang berada di zona merah dan orange harus mendapatkan vaksin terlebih dahulu. Kemudian, disusul guru-guru di wilayah yang fasilitas dan akses internetnya kurang memadai. Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan siapa yang mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu itu harus ada pembobotan tingkat ancaman terpapar Covid-19.
“Kalau Jakarta, misalnya, mungkin masih mumpuni untuk PJJ dalam beberapa waktu sehingga tidak terlalu prioritas. Intinya, adalah keadilan dalam pembelajaran dan bagaimana anak-anak kita yang secara sosial-ekonomi kurang beruntung bisa diminimalisir learning loss-nya,” katanya.
(Baca juga: Soal Vaksinasi Covid-19, Sahroni Usul Anggota TNI-Polri Didahulukan )
Dia kemudian menandaskan, pandemi dan pelaksanaan PJJ telah membuka mata masyarakat Indonesia, pendidikan sebagian hanya bisa diakses oleh kalangan ekonomi menengah-atas. Masyarakat kelas bawah tertatih untuk mengikuti pendidikan yang dilakukan secara daring. Namun, dia mengembalikan kepada ahli penanganan penyakit menular dalam menentukan siapa dan daerah mana yang harus divaksinasi terlebih dahulu.
Dicky Budiman mendorong program vaksinasi terus dipercepat. Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi kelompok prioritas lainnya seperti tenaga pendidikan atau guru. Khususnya, bagi para guru di sekolah-sekolah yang bakal membuka kegiatan belajar tatap muka.
"Perlu diprioritaskan gurunya untuk divaksin. Tapi perlu dipahami juga kalau vaksin ini belum ada jaminan bisa memproteksi dari potensi penularan. Jadi, masih bisa guru menularkan virus ke siswanya," terang dia.
Dia lantas mengingatkan pemerintah tentang perlunya strategi public health yang komprehensif dan dikaji dengan cermat, memperhitungkan ketersediaan dari sisi suplai vaksin, termasuk plus minusnya. Sebab, setiap vaksin itu ada kelebihan dan kekurangannya. "Strategi cermat itu tidak hanya sekadar mencakup program vaksinasi saja. Tetapi juga meliputi pengendalian pandemi," imbuhnya.
Sejauh ini, ia melihat belum ada strategi yang komprehensif dan terintegrasi yang bisa menjadi rujukan bagi semua pihak. Termasuk program vaksinasi bagi kelompok prioritas dan pembukaan kegiatan sekolah tatap muka.
"Itu yang harus kita miliki sehingga tidak ada lagi wacana mendadak. Karena kalau (strategi) mendadak itu biasanya tidak matang. Semua itu harus terukur, punya kriteria, sebelum jadi bagian program. Termasuk kebijakan pembukaan sekolah," ucapnya.
tulis komentar anda