Subsidi Pertanian Naik, Produksi Pangan Stagnan

Subsidi pertanian sangat beda dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang merupakan jenis subsidi langsung yang diberikan tanpa bunga. Jika menyubsidi pertanian maka ada aspek pemberdayaan dan aspek peningkatan produksi. Sementara subsidi tidak langsung seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), pertanyaannya, apakah penggunaan BBM ada kontrol prestasinya? Misalkan, seseorang pergi bolak balik Jakarta-Bogor 100 kali dengan menggunakan BBM subsidi dan orang tersebut tidak pernah dilarang. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh petani dalam menggunakan pupuk bersubsidi. Tidak mungkin petani menggunakan pupuk 100 kali dalam sehari. Jadi isu dalam subsidi pertanian adalah bagaimana petani melakukan kontrol prestasi.

Menyubsidi Pertanian atau Petani?

Jika menyubsidi petani itu lebih mudah, artinya kalau petani kurang income kasih saja uang tunai, kemudian selesai, atau cukup dengan memberikan saja ongkos transportasinya. Tapi kalau menyubsidi pertanian kita bicara bagaimana membangun pertanian, bagaimana mengembangkan pertanian, bagaimana membangun sebuah peradaban, membangun kemandirian bangsa, menjaga kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, dan aspeknya lebih luas.

Banyak studi yang mengatakan bahwa kebijakan subsidi pertanian sudah lama berjalan, namun petani cenderung memakai pupuk kurang optimum atau lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Pertanyaannya, siapa yang mendidik petani untuk menggunakan input secara baik dan benar? Ada yang mendidik tapi rumusnya se-Indonesia sama yakni 200 kg urea/hektare tanpa mengindahkan perbedaan cara tanam antarsatu komoditas dengan komoditas yang lain. Otomatis kalau di-sampling pasti ada yang over utilization. Oleh karena itu jangan salahkan petani kalau mereka tidak menggunakan pupuk dengan benar, mengapa? Karena tidak mempersiapkan informasi yang tepat mengenai berapa komposisi pupuk yang harus dipakai untuk jagung, padi, kedelai. Jadi subsidi pupuk tidak bisa optimal kalau tidak tersedia informasi terkait bagaimana pupuk itu harus diaplikasikan oleh petani, berapa banyak dan bagaimana komposisi pupuk yang harus diberikan.

Selain itu subsidi pertanian tidak bisa optimal kalau pemerintah tidak melakukan intervensi di pasar output. Untuk itu pada prinsipnya marginal product harus sama dengan perbandingan harga input dengan harga output. Dampaknya, kalau harga input diturunkan atau harga output dinaikkan, marginal product semakin kecil. Oleh karena itu, meski petani meningkatkan produksi lebih banyak tapi kalau output lebih tinggi, yang terjadi adalah harga pada umumnya akan turun. Oleh karena itu subsidi input tanpa intervensi di pasar output akan menenggelamkan semangat aktivitas petani karena akan menurunkan disinsentif bagi mereka untuk memakai input berupa pupuk, benih, dan bibit. Sebab, setelah memproduksi banyak, ternyata harganya turun dan tidak lagi terjadi elastisitas. Penurunan harga output jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah subsidi yang diterima. Dengan begitu harus dilakukan intervensi di pasar output dan teknologi diperkuat.

Untuk itu hal-hal yang perlu diperbaiki di antaranya, mengoptimalkan lembaga pengawasan distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) Kartu Tani yang diterapkan Kementerian Pertanian (Kementan) sebaiknya dilengkapi dengan QR dan barcode scanner yang memuat informasi harga, cuaca dan informasi takaran penggunaan pupuk sesuai jenis komoditi. Lalu, menyusun pedoman kredibilitas penyalur (distributor dan pengecer) yang meliputi kemampuan permodalan, fasilitas, manajemen dan sumberdaya manusia. Sumber pasokan dalam pemenuhan kebutuhan pupuk pada masing-masing pulau harus mempertimbangkan efisiensi dari biaya transportasi. Selain itu, penentuan harga eceran tertinggi (HET) sebaiknya mempertimbangkan kondisi dan situasi wilayah. Dari situ dapat ditentukan HET berdasarkan regional. Aspek perbaikan kapasitas pengelolaan dan governance dalam distribusi pupuk merupakan persayaratan utama.