Penambahan Kementerian Dinilai Hak Prerogatif Presiden

Kamis, 16 Mei 2024 - 05:34 WIB
loading...
Penambahan Kementerian...
Dialog Publik yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di Kampus Pasar Minggu, Rabu (15/5/2024). Foto/Istimewa
A A A
JAKARTA - Penambahan jumlah kementerian dan lembaga tinggi negara dinilai hak prerogatif presiden. Presiden terpilih Prabowo Subianto dianggap memiliki hak konstitusional untuk merevisi dan menambah jumlah kementerian.

Pengamat politik Muhammad Qodari menuturkan bahwa konstitusi memberi ruang yang tegas bagi presiden untuk menyesuaikan jumlah kementerian sesuai dengan visi misi dalam membangun negara.

“Konstitusi (UUD) itu adalah alat untuk mencapai cita-cita bangsa dan negara. Karena itu, penambahan kementerian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan visi-misi presiden. Hemat saya, semua presiden (termasuk Prabowo) bisa diberikan kesempatan untuk mewujudkan visi-misinya," ujar Qodari dalam Dialog Publik yang digelar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM di Kampus Pasar Minggu, Rabu (15/5/2024).

Baca juga: PAN: Penambahan Jumlah Menteri Bukan untuk Bagi-bagi Kursi

Dia juga memprediksi bahwa Prabowo bakal merangkul semua pihak yang terlibat dalam pemenangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi, lanjut dia, Prabowo secara personal memiliki solidaritas yang tinggi terhadap kawan dan kolega seperjuangan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Daftar Peraih Penghargaan...
Daftar Peraih Penghargaan DIA 2026: Kreator Konten, Kementerian, hingga Pelaku Industri
Peristiwa Bersejarah...
Peristiwa Bersejarah 21 Mei 1998, Soeharto Berhenti dari Jabatan Presiden
Wacana Pembatasan Jabatan...
Wacana Pembatasan Jabatan Kapolri Tidak Diperlukan, Kurangi Fleksibilitas Presiden
Dialog Terbuka Presiden...
Dialog Terbuka Presiden Prabowo Perlu Diperluas ke Kementerian hingga Pemda
Rekomendasi Komisi Reformasi...
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri Hasil Penyerapan Aspirasi 154 Elemen Masyarakat
Komisi Reformasi Tak...
Komisi Reformasi Tak Usulkan Polri di Bawah Kementerian, Mahfud: Secara Politis Lebih Aman
Israel Bunuh 3 Tentara...
Israel Bunuh 3 Tentara Lebanon, Presiden Aoun Murka
Presiden Ini Rela Potong...
Presiden Ini Rela Potong Gaji 50% usai Dituntut Lengser oleh Rakyat
Bukan Punya Presiden,...
Bukan Punya Presiden, Ini 5 Mobil dengan Kaca Anti Peluru yang Dijual Bebas
Rekomendasi
Iran Hentikan Serangan...
Iran Hentikan Serangan Balasan yang Menyakitkan ke Israel
Borong Penghargaan HR...
Borong Penghargaan HR Asia 2026, Pegadaian Buktikan Diri Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia!
Impor Energi dari 41...
Impor Energi dari 41 Negara, India Tak Mampu Tolak Minyak Rusia: Kami Cari yang Paling Murah!
Berita Terkini
Rekrutmen Polri 2026...
Rekrutmen Polri 2026 Ketat dan Transparan, Banyak Anak Jenderal Tak Lolos Seleksi
Prabowo Tegaskan Politik...
Prabowo Tegaskan Politik Bebas Aktif saat Bertemu 8 Dubes di Istana
2 Mobil Porsche Disita...
2 Mobil Porsche Disita KPK dari Rumah Silmy Karim Tidak Ada di LHKPN, Unsur TPPU Didalami
KPK Konfirmasi Hasil...
KPK Konfirmasi Hasil Penggeledahan dalam Pemeriksaan Perdana Silmy Karim sebagai Tersangka
Buku Presiden Solusi...
Buku Presiden Solusi Catat 108 Kebijakan, Qodari: Prabowo Menyasar Akar Persoalan Bangsa
Profesor Ahli Gizi dan...
Profesor Ahli Gizi dan Dokter Anak Bakal Direkrut sebagai Dewan Pengarah BGN
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved