Vaksinasi Mandiri Dinilai Berpotensi Langgar UU Kesehatan
Sabtu, 23 Januari 2021 - 19:01 WIB
Kemudian dalam poin kedua disebutkan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Terakhir, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan diperlukan bagi dirinya.
“Rencana pemerintah mengizinkan vaksin mandiri melanggar Pasal 5 UU Kesehatan 36/2019,” kata Irma dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).
Vaksinasi mandiri juga dinilai melanggar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 pada Pasal 3 ayat 1 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.Baca juga: Prajurit TNI Ditembak, Fadli Zon: Separatisme di Papua Semakin Berbahaya
Dia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam Permenkes, khususnya Pasal 8 mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima vaksin yang didahulukan.
“Rencana pemerintah mengizinkan vaksin mandiri melanggar Pasal 5 UU Kesehatan 36/2019,” kata Irma dalam keterangannya, Sabtu (23/1/2021).
Vaksinasi mandiri juga dinilai melanggar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 84 Tahun 2020 pada Pasal 3 ayat 1 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.Baca juga: Prajurit TNI Ditembak, Fadli Zon: Separatisme di Papua Semakin Berbahaya
Dia mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan oleh pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Dalam Permenkes, khususnya Pasal 8 mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara bertahap sesuai dengan ketersediaan vaksin Covid-19. Pemerintah telah menetapkan kriteria penerima vaksin yang didahulukan.
Lihat Juga :