DPR Nilai Masyarakat Belum Siap Dilepas dengan Herd Immunity
Jum'at, 15 Mei 2020 - 21:12 WIB
"Tetapi bukan jd alasan kita melakukan pembiaran untuk memutus mata rantai virus. Karena utamanya Kesehatan, keselamatan nyawa dengan grafik tinggi harus menjadi prioritas," tegasnya.
Intan menjelaskan, dengan fakta di bandara Soekarno-Hatta penuh sesak calon penumpang, itu bukti bahwa protokol dilakukan tetapi tidak begitu diindahkan oleh masyarakat. Dan bandara ini membludak karena memang buka, dan kenapa penuh sesak, karena masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk melakukan mudik.
Dilihat bahwa mereka calon penumpang pesawat, bukti bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki uang untuk membayar dan terbiasa mudik. Bukan orang yang di-PHK atau kehilangan penghasilan di kota.
"Kalaupun pemerintah khawatir gelombang PHK lebih besat lagi. Daya beli tidak ada, bisa disiasati dengan 8 usaha yang dikecualikan, mulai dari proses pembuatan bahan baku dari petani, logistik, packing, sampai jual beli di pasar. Itu saja sudah panjang, kalau 8 itu dimaksimalkan sudah lebar," ujarnya.
Dia mencontohkan dalam sektor transportasi, transportasi kaitannya juga dengan logistik atau pergerakan barang dan bukan pergerakan orang. Jadi, itu semua yang perlu dijalankan kalau itu memyangkut perekonomian.
Kalau sekadar mudik, itu tidak secara signifikan meningkatkan perekonomian dalam negeri pemerintah harus segera relaksasi pada tingkat pelaksanaannya. "Misalnya perbankan, ditambah berbagai UKM ada kemudahan. Menjamin kebutuhan dasar," jelasnya.
"Kalau sekarang dilakukan masyarakat dan negara ini belum siap untuk dilonggarkan. Belajar dari negara lain ada second wave, negara sudah membuka kembali berbagai kegiatan karena kurva mereka sudah landai, jadi kita jangan sekadar ikut-ikutan," pungkasnya.
Intan menjelaskan, dengan fakta di bandara Soekarno-Hatta penuh sesak calon penumpang, itu bukti bahwa protokol dilakukan tetapi tidak begitu diindahkan oleh masyarakat. Dan bandara ini membludak karena memang buka, dan kenapa penuh sesak, karena masyarakat Indonesia masih terbiasa untuk melakukan mudik.
Dilihat bahwa mereka calon penumpang pesawat, bukti bahwa mereka adalah masyarakat yang memiliki uang untuk membayar dan terbiasa mudik. Bukan orang yang di-PHK atau kehilangan penghasilan di kota.
"Kalaupun pemerintah khawatir gelombang PHK lebih besat lagi. Daya beli tidak ada, bisa disiasati dengan 8 usaha yang dikecualikan, mulai dari proses pembuatan bahan baku dari petani, logistik, packing, sampai jual beli di pasar. Itu saja sudah panjang, kalau 8 itu dimaksimalkan sudah lebar," ujarnya.
Dia mencontohkan dalam sektor transportasi, transportasi kaitannya juga dengan logistik atau pergerakan barang dan bukan pergerakan orang. Jadi, itu semua yang perlu dijalankan kalau itu memyangkut perekonomian.
Kalau sekadar mudik, itu tidak secara signifikan meningkatkan perekonomian dalam negeri pemerintah harus segera relaksasi pada tingkat pelaksanaannya. "Misalnya perbankan, ditambah berbagai UKM ada kemudahan. Menjamin kebutuhan dasar," jelasnya.
"Kalau sekarang dilakukan masyarakat dan negara ini belum siap untuk dilonggarkan. Belajar dari negara lain ada second wave, negara sudah membuka kembali berbagai kegiatan karena kurva mereka sudah landai, jadi kita jangan sekadar ikut-ikutan," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda