Kontrol DPR Lemah, Politik 2021 Lanjutkan Tren 2020: Pemerintah vs Kekuatan Rakyat
Rabu, 06 Januari 2021 - 13:42 WIB
Akibat mandulnya DPR, dinamika politik tahun 2021 masih akan diwarnai pertarungan pemerintah versus kekuatan rakyat. Foto: SINDOnews/abdul rochim
JAKARTA - Iklim politik Indonesia pada 2021 masih akan melanjutkan dinamika yang terjadi sepanjang 2020. Pakar komunikasi politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, proyeksi politik nasional sepanjang 2021 tidak akan terjadi banyak perubahan. Dia menyebut hanya akan ada dua bandul besar kekuatan politik pada 2021 yakni bandul kekuatan pemerintah dan kekuatan rakyat.
(Baca juga : Komisi III Tunggu Surat Jokowi soal Calon Kapolri, Pengamat: Tak Harus Segera )
"Jadi pemerintah versus rakyat karena saat ini di Parlemen kita tidak melihat partai oposisi yang kuat. Partai-partai cenderung merapat ke pemerintah. Hampir 85% kekuatan di DPR dikuasai pemerintah. Hanya menyisakan PKS dan Partai Demokrat, dan itu pun tidak cukup kuat melawan partai koalisi pemerintah. Oleh karena itu, oposisi tidak jalan, bahkan parlemen mandul," ujar Ujang melalui tayangan di akun YouTube @Ujang Komarudin, dikutip Rabu (6/1/2021).
(Baca: Bakal Ubah Peta Politik Indonesia, Habib Rizieq Buat Oposisi Semakin Kuat)
Dengan lemahnya kekuatan parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah maka bandulnya adalah kekuatan rakyat yang akan menjadi oposisi. Apalagi di saat yang sama, kata Ujang, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang sebelumnya menjadi ikon dan simbol kekuatan oposisi, hari ini kedua-duanya menjadi kekuatan pemerintah sebagai pembantu presiden dan bagian dari elite pemerintahan.
(Baca juga : Ditunjuk Jadi Sekjen PPP, Arwani Thomafi Mundur dari DPR )
"Namun kita ada harapan kekuatan civil society, ini yang menjadi oposan dari pemerintah ketika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak prorakyat. Ketika kebijakan-kebijakan pemerintah salah jalan dan salah arah. Kekuatan civil society inilah sebenarnya yang akan terus mengkritik pemerintah dari hari ke hari selama 2021," tuturnya.
(Baca: Prabowo-Sandi Mantap Dukung Jokowi, PKS Tetap Jadi Oposisi)
Dikatakan Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), harapan publik kini berada di kekuatan civil society. Mereka bergerak menjadi kelompok oposan untuk mengkritik pemerintah atas dasar banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. "Saya melihat kalau proyeksi 2021 akan diwarnai dua kekuatan dua besar itu karena DPR mandul," tuturnya.
(Baca juga : Sidak ke Parbrik Kedelai, Mabes Polri: Kalau Ada Yang Nimbun dan Mainkan Harga Kita Disikat )
Menurutnya, sesungguhnya negara ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi pada saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. "Tapi persoalannya oposisi ada, tapi tak kuat maka kekuatan rakyatlah yang akan bergerak. Mudah-mudahan kekuatan rakyat yang dipelopori oleh gerakan civil society akan mengkritik pemerintah dengan kritik yang objektif, konstruktif untuk membangun bangsa agar pemerintah juga mendengarkan keluh kesah rakyat sehingga jalannya pemerintah itu bisa dikontrol, ketika DPR sudah tidak bisa mengontrol lagi," katanya.
(Baca juga : Komisi III Tunggu Surat Jokowi soal Calon Kapolri, Pengamat: Tak Harus Segera )
"Jadi pemerintah versus rakyat karena saat ini di Parlemen kita tidak melihat partai oposisi yang kuat. Partai-partai cenderung merapat ke pemerintah. Hampir 85% kekuatan di DPR dikuasai pemerintah. Hanya menyisakan PKS dan Partai Demokrat, dan itu pun tidak cukup kuat melawan partai koalisi pemerintah. Oleh karena itu, oposisi tidak jalan, bahkan parlemen mandul," ujar Ujang melalui tayangan di akun YouTube @Ujang Komarudin, dikutip Rabu (6/1/2021).
(Baca: Bakal Ubah Peta Politik Indonesia, Habib Rizieq Buat Oposisi Semakin Kuat)
Dengan lemahnya kekuatan parlemen untuk mengontrol kinerja pemerintah maka bandulnya adalah kekuatan rakyat yang akan menjadi oposisi. Apalagi di saat yang sama, kata Ujang, Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno yang sebelumnya menjadi ikon dan simbol kekuatan oposisi, hari ini kedua-duanya menjadi kekuatan pemerintah sebagai pembantu presiden dan bagian dari elite pemerintahan.
(Baca juga : Ditunjuk Jadi Sekjen PPP, Arwani Thomafi Mundur dari DPR )
"Namun kita ada harapan kekuatan civil society, ini yang menjadi oposan dari pemerintah ketika pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak prorakyat. Ketika kebijakan-kebijakan pemerintah salah jalan dan salah arah. Kekuatan civil society inilah sebenarnya yang akan terus mengkritik pemerintah dari hari ke hari selama 2021," tuturnya.
(Baca: Prabowo-Sandi Mantap Dukung Jokowi, PKS Tetap Jadi Oposisi)
Dikatakan Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), harapan publik kini berada di kekuatan civil society. Mereka bergerak menjadi kelompok oposan untuk mengkritik pemerintah atas dasar banyak kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. "Saya melihat kalau proyeksi 2021 akan diwarnai dua kekuatan dua besar itu karena DPR mandul," tuturnya.
(Baca juga : Sidak ke Parbrik Kedelai, Mabes Polri: Kalau Ada Yang Nimbun dan Mainkan Harga Kita Disikat )
Menurutnya, sesungguhnya negara ini membutuhkan pemerintahan yang kuat, tapi pada saat yang sama juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. "Tapi persoalannya oposisi ada, tapi tak kuat maka kekuatan rakyatlah yang akan bergerak. Mudah-mudahan kekuatan rakyat yang dipelopori oleh gerakan civil society akan mengkritik pemerintah dengan kritik yang objektif, konstruktif untuk membangun bangsa agar pemerintah juga mendengarkan keluh kesah rakyat sehingga jalannya pemerintah itu bisa dikontrol, ketika DPR sudah tidak bisa mengontrol lagi," katanya.
(muh)
tulis komentar anda