Kontroversi Haikal Hassan soal Produk Halal, Pengamat: Statement Itu Tidak Benar
loading...
Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Barras yang menyebut semua produk diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal menuai kritikan. Foto/YouTube Setpres
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan Barras yang menyebut semua produk diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikat halal menuai kritikan. Kali ini, kritikan disampaikan oleh Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra.
Dedi menilai Haikal Hassan Barras atau Babe Haikal potensial menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. “Statement itu tidak benar, jauh dari kesan menghadirkan negara untuk mengurus negara, tetapi negara mengurus urusan kelompok tertentu,” kata Dedi kepada SINDOnews, Minggu (27/10/2024).
Dedi menuturkan, produk halal hanya soal konsumsi, bukan soal jual beli dalam koridor negara. Dia melanjutkan, jual beli sepanjang bukan produk terlarang secara hukum, mestinya tetap dilayani oleh negara.
“Haikal Hassan potensial menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. Haikal Hassan seharusnya berpikir lebih maju, misalnya menghapus label halal, dan mengganti dengan label haram, karena produk haram lebih sedikit di Indonesia, agar masyarakat muslim mudah menandainya,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, lebih efisien dalam pengawasan. “Haikal Hassan barangkali termasuk yang kurang layak berada di lingkaran kekuasaan, serupa Yandri Susanto,” pungkasnya.
Dedi menilai Haikal Hassan Barras atau Babe Haikal potensial menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. “Statement itu tidak benar, jauh dari kesan menghadirkan negara untuk mengurus negara, tetapi negara mengurus urusan kelompok tertentu,” kata Dedi kepada SINDOnews, Minggu (27/10/2024).
Dedi menuturkan, produk halal hanya soal konsumsi, bukan soal jual beli dalam koridor negara. Dia melanjutkan, jual beli sepanjang bukan produk terlarang secara hukum, mestinya tetap dilayani oleh negara.
“Haikal Hassan potensial menyulut tumbuh suburnya intoleransi beragama. Haikal Hassan seharusnya berpikir lebih maju, misalnya menghapus label halal, dan mengganti dengan label haram, karena produk haram lebih sedikit di Indonesia, agar masyarakat muslim mudah menandainya,” tuturnya.
Selain itu, kata dia, lebih efisien dalam pengawasan. “Haikal Hassan barangkali termasuk yang kurang layak berada di lingkaran kekuasaan, serupa Yandri Susanto,” pungkasnya.
(rca)
Explore More