Apa Kabar Penyerapan Anggaran?
Senin, 28 Desember 2020 - 07:00 WIB
Beberapa daerah lain adalah Kota Sorong, Mappi, Pangandaran, Karo, Tapanuli Utara, Aceh Timur, Supiori, Nagekeo, Konawe, Jayapura, Kepulauan Yapen, Nias Selatan, Puncak Jaya, Nabire, Berau dan Mahakam Ulu.
Meski ada tuntutan agar bisa ngebut dalam penyerapan anggaran, para kepala daerah juga diimbau tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja daerahnya. Jangan sampai karena terburu-buru dan ingin lepas dari cap “lamban” mereka abai dengan aturan yang ada sehingga berujung di komisi antirasuah. Di sinilah pentingnya agar masyarakat tetap kritis dan selalu mengawal realiasai anggaran agar tepat dalam penyalurannya.
Anggaran Vaksin
Di masa pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, selain gelontoran dana untuk stimulus sektor riil, pemerintah juga mengalokasikan dana tidak sedikit untuk program vaksinasi. Tidak kurang dari Rp73 triliun disiapkan untuk vaksinasi pada 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibanding keseluruhan anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun ini yang mencapai Rp96,17 triliun.
Kucuran anggaran vaksin sebesar itu jelas bukan angka yang kecil. Agar sampai pada tujuan, yakni menjamin kesehatan masyarakat di masa pandemi, anggaran tersebut sudah sepatutnya dikawal oleh semua pemangku kepentingan. Ini penting agar dana puluhan triliun tersebut tidak lagi menjadi bancakan seperti pada kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang berujung di Gedung KPK.
Pihak Istana Negara, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman, mengungkapkan, anggaran sebesar itu disebutnya sebagai investasi pemerintah untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apa pun istilahnya, dana vaksin sebesar itu sungguh bukan nilai yang kecil. Artinya, hal yang diperlukan adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan vaksin yang aman dan menyehatkan.
Meski ada tuntutan agar bisa ngebut dalam penyerapan anggaran, para kepala daerah juga diimbau tetap berhati-hati dalam merealisasikan belanja daerahnya. Jangan sampai karena terburu-buru dan ingin lepas dari cap “lamban” mereka abai dengan aturan yang ada sehingga berujung di komisi antirasuah. Di sinilah pentingnya agar masyarakat tetap kritis dan selalu mengawal realiasai anggaran agar tepat dalam penyalurannya.
Anggaran Vaksin
Di masa pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, selain gelontoran dana untuk stimulus sektor riil, pemerintah juga mengalokasikan dana tidak sedikit untuk program vaksinasi. Tidak kurang dari Rp73 triliun disiapkan untuk vaksinasi pada 2021. Angka tersebut lebih tinggi dibanding keseluruhan anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun ini yang mencapai Rp96,17 triliun.
Kucuran anggaran vaksin sebesar itu jelas bukan angka yang kecil. Agar sampai pada tujuan, yakni menjamin kesehatan masyarakat di masa pandemi, anggaran tersebut sudah sepatutnya dikawal oleh semua pemangku kepentingan. Ini penting agar dana puluhan triliun tersebut tidak lagi menjadi bancakan seperti pada kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang berujung di Gedung KPK.
Pihak Istana Negara, melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman, mengungkapkan, anggaran sebesar itu disebutnya sebagai investasi pemerintah untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apa pun istilahnya, dana vaksin sebesar itu sungguh bukan nilai yang kecil. Artinya, hal yang diperlukan adalah memastikan setiap warga negara mendapatkan hak untuk mendapatkan vaksin yang aman dan menyehatkan.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(bmm)
tulis komentar anda