Hari Nusantara Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia
Selasa, 15 Desember 2020 - 04:30 WIB
Sejak 1982 Indonesia memiliki wilayah laut sangat luas, sekitar 5,8 juta km2 atau tiga perempat dari total wilayah NKRI. Di dalamnya terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Di sinilah Deklarasi Djoeanda mendapatkan peran geopolitik yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, dan kedaulatan NKRI. Oleh karena itu, Deklarasi Djoeanda sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan NKRI, yaitu: (1) Kesatuan Kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; (2) Kesatuan Kenegaraan dalam NKRI yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945; dan (3) Kesatuan Kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djoeanda pada 13 Desember 1957.
Laut juga memiliki peran geoekonomi sangat krusial bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Wilayah laut dan pesisir Indonesia mengandung kekayaan alam yang luar biasa besar, yang dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA nonkonvensional. Total nilai ekonomi dari ke-11 sektor kelautan itu mencapai 1,4 triliun dolar AS/tahun, sekitar 1,3 kali PDB dan 7 kali APBN tahun 2020, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang. Sekitar 45% dari total barang yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai USD15 triliun/tahun, dikapalkan melalui laut NKRI (UNCTAD, 2016).
Roadmap Pembangunan Kelautan
Salah satu terobosan Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya (2014 – 2019) adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Selain itu, Indonesia diharapkan bisa menjadi a role model bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, IPTEK, hankam sampai ocean governance.
Sejumlah kemajuan telah kita rasakan di bidang kemaritiman. Penegakan kedaulatan, terutama pemberantasan IUU fishing oleh nelayan asing dan konservasi, telah membuahkan hasil cukup menggembirakan. Dwelling time dari sembilan hari pada 2014 menjadi empat hari sejak 2019. Beroperasinya 18 trayek Tol Laut telah mempermudah, mempercepat, dan mempermurah arus penumpang dan barang di seluruh wilayah Nusantara. Destinasi pariwisata bahari semakin atraktif dan berkembang di berbagai daerah. Sayangnya, di sektor perikanan, kehidupan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lain semakin susah, karena terlalu lama dan semakin mahalnya mendapatkan izin usaha. Sebagian besar kebijakan hanya mengutamakan pelestarian SDA, tetapi kurang memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lainnya. Hampir semua kawasan industri pengolahan perikanan mati suri, karena kekurangan bahan baku. Budi daya lobster, kepiting soka, dan kapal ekspor kerapu hidup dilarang. Akibatnya, ratusan ribu pekerja perikanan menjadi pengangguran, demonstrasi nelayan dan pembudi daya ikan merebak di mana-mana sejak awal 2015 hingga Januari 2019. Kontribusi sektor perikanan hanya 2,7% terhadap PDB dan nilai ekspornya pun hanya USD4,5 miliar (peringkat-16 dunia) pada 2019. Padahal, Thailand dengan wilayah laut hanya 8% wilayah laut Indonesia mampu mendulang devisa perikanan USD10 miliar (peringkat 3 dunia).
Oleh sebab itu, peringatan Hari Nusantara 13 Desember tahun ini harus dijadikan sebagai momentum untuk meluruskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman. Dari pola pembangunan yang terlalu dominan pada penegakan hukum dan konservasi ke pola pembangunan kelautan berkelanjutan (Sustainable Marine Development). Suatu pembangunan kelautan yang mampu meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan NKRI, tanpa mengorbankan kelestarian SDA.
Laut juga memiliki peran geoekonomi sangat krusial bagi kemajuan dan kemakmuran Indonesia. Wilayah laut dan pesisir Indonesia mengandung kekayaan alam yang luar biasa besar, yang dapat kita daya gunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budi daya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA nonkonvensional. Total nilai ekonomi dari ke-11 sektor kelautan itu mencapai 1,4 triliun dolar AS/tahun, sekitar 1,3 kali PDB dan 7 kali APBN tahun 2020, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 45 juta orang. Sekitar 45% dari total barang yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai USD15 triliun/tahun, dikapalkan melalui laut NKRI (UNCTAD, 2016).
Roadmap Pembangunan Kelautan
Salah satu terobosan Presiden Jokowi sejak periode pertama pemerintahannya (2014 – 2019) adalah mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Selain itu, Indonesia diharapkan bisa menjadi a role model bagi bangsa-bangsa lain di dunia dalam berbagai bidang kelautan, mulai dari ekonomi, IPTEK, hankam sampai ocean governance.
Sejumlah kemajuan telah kita rasakan di bidang kemaritiman. Penegakan kedaulatan, terutama pemberantasan IUU fishing oleh nelayan asing dan konservasi, telah membuahkan hasil cukup menggembirakan. Dwelling time dari sembilan hari pada 2014 menjadi empat hari sejak 2019. Beroperasinya 18 trayek Tol Laut telah mempermudah, mempercepat, dan mempermurah arus penumpang dan barang di seluruh wilayah Nusantara. Destinasi pariwisata bahari semakin atraktif dan berkembang di berbagai daerah. Sayangnya, di sektor perikanan, kehidupan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lain semakin susah, karena terlalu lama dan semakin mahalnya mendapatkan izin usaha. Sebagian besar kebijakan hanya mengutamakan pelestarian SDA, tetapi kurang memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lainnya. Hampir semua kawasan industri pengolahan perikanan mati suri, karena kekurangan bahan baku. Budi daya lobster, kepiting soka, dan kapal ekspor kerapu hidup dilarang. Akibatnya, ratusan ribu pekerja perikanan menjadi pengangguran, demonstrasi nelayan dan pembudi daya ikan merebak di mana-mana sejak awal 2015 hingga Januari 2019. Kontribusi sektor perikanan hanya 2,7% terhadap PDB dan nilai ekspornya pun hanya USD4,5 miliar (peringkat-16 dunia) pada 2019. Padahal, Thailand dengan wilayah laut hanya 8% wilayah laut Indonesia mampu mendulang devisa perikanan USD10 miliar (peringkat 3 dunia).
Oleh sebab itu, peringatan Hari Nusantara 13 Desember tahun ini harus dijadikan sebagai momentum untuk meluruskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman. Dari pola pembangunan yang terlalu dominan pada penegakan hukum dan konservasi ke pola pembangunan kelautan berkelanjutan (Sustainable Marine Development). Suatu pembangunan kelautan yang mampu meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan NKRI, tanpa mengorbankan kelestarian SDA.
Lihat Juga :