KKP Gandeng Masyarakat Pesisir Lindungi Ekosistem Laut
Kamis, 26 Februari 2026 - 07:36 WIB
loading...
Forum bertajuk Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan penguatan ekonomi biru Indonesia sebagai agenda strategis pembangunan nasional tak bisa dilepaskan dari perlindungan ekosistem laut. Komitmen tersebut kembali digaungkan dalam forum bertajuk “Sinergi Ekonomi Biru yang Selaras dengan Perlindungan Ekosistem Melalui Aksi Nyata di Tingkat Tapak” yang digelar KKP bersama Yayasan Pesisir Lestari (YPL) di Jakarta.
Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.
Baca juga: KKP Tegaskan Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Sudah Kantongi Izin
Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Forum ini menekankan masa depan ekonomi laut Indonesia bertumpu pada kolaborasi nyata bersama masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Berbagai pemangku kepentingan hadir dalam forum tersebut yakni, KKP, Bappenas, Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB), akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga perwakilan masyarakat pesisir dan kelompok disabilitas.
Baca juga: KKP Tegaskan Tanggul Beton di Pesisir Cilincing Sudah Kantongi Izin
Konsolidasi lintas sektor ini menjadi langkah penting untuk menjembatani kebijakan ekonomi biru di tingkat nasional dengan implementasi konkret di lapangan. Para peserta sepakat tantangan saat ini bukan lagi pada perumusan kebijakan melainkan pada penyelarasan pelaksanaan lintas sektor agar tidak berjalan parsial dan kehilangan dampak jangka panjang.
Direktur Yayasan Pesisir Lestari Dina Kosasih mencontohkan praktik baik di Teluk Jor, NTB, yang menunjukkan bagaimana tata kelola pesisir berbasis masyarakat mampu menjaga ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan.
Lihat Juga :
