Hari Nusantara Menuju Indonesia Poros Maritim Dunia

Sejumlah kemajuan telah kita rasakan di bidang kemaritiman. Penegakan kedaulatan, terutama pemberantasan IUU fishing oleh nelayan asing dan konservasi, telah membuahkan hasil cukup menggembirakan. Dwelling time dari sembilan hari pada 2014 menjadi empat hari sejak 2019. Beroperasinya 18 trayek Tol Laut telah mempermudah, mempercepat, dan mempermurah arus penumpang dan barang di seluruh wilayah Nusantara. Destinasi pariwisata bahari semakin atraktif dan berkembang di berbagai daerah. Sayangnya, di sektor perikanan, kehidupan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lain semakin susah, karena terlalu lama dan semakin mahalnya mendapatkan izin usaha. Sebagian besar kebijakan hanya mengutamakan pelestarian SDA, tetapi kurang memperhatikan aspek ekonomi dan kesejahteraan nelayan, pembudi daya ikan, dan stakeholders lainnya. Hampir semua kawasan industri pengolahan perikanan mati suri, karena kekurangan bahan baku. Budi daya lobster, kepiting soka, dan kapal ekspor kerapu hidup dilarang. Akibatnya, ratusan ribu pekerja perikanan menjadi pengangguran, demonstrasi nelayan dan pembudi daya ikan merebak di mana-mana sejak awal 2015 hingga Januari 2019. Kontribusi sektor perikanan hanya 2,7% terhadap PDB dan nilai ekspornya pun hanya USD4,5 miliar (peringkat-16 dunia) pada 2019. Padahal, Thailand dengan wilayah laut hanya 8% wilayah laut Indonesia mampu mendulang devisa perikanan USD10 miliar (peringkat 3 dunia).

Oleh sebab itu, peringatan Hari Nusantara 13 Desember tahun ini harus dijadikan sebagai momentum untuk meluruskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman. Dari pola pembangunan yang terlalu dominan pada penegakan hukum dan konservasi ke pola pembangunan kelautan berkelanjutan (Sustainable Marine Development). Suatu pembangunan kelautan yang mampu meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan kedaulatan NKRI, tanpa mengorbankan kelestarian SDA.

Untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD, tujuh kebijakan pembangunan mesti dikerjakan secara berkesinambungan: (1) penegakan kedaulatan NKRI, (2) pembangunan ekonomi kelautan, (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas, (4) memelihara kelestarian SDA dan lingkungan, (5) pengembangan kapasitas SDM dan IPTEK, (6) peningkatan budaya maritim; dan (7) kebijakan politik-ekonomi seperti moneter, fiskal, RTRW, iklim investasi, dan Ease of Doing Business yang kondusif.

Program Quick Wins

Dalam jangka pendek-menengah (2021-2024), pembangunan kelautan berkelanjutan itu bisa diwujudkan dengan melakukan tiga agenda pembangunan: (1) revitalisasi seluruh sektor dan unit bisnis kelautan yang ada, (2) mengembangkan sektor dan bisnis kelautan di wilayah baru, dan (3) mengembangkan sektor dan bisnis kelautan yang baru. Dari 11 sektor ekonomi kelautan, enam sektor dapat kita pacu untuk meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan rakyat secara signifikan dalam waktu singkat (quick wins) sehingga ekonomi kelautan mampu menjadi mesin penggerak pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan transformasi ekonomi. Untuk itu, setiap unit bisnis kelautan harus memenuhi skala ekonomi, menggunakan teknologi mutakhir, menerapkan manajemen rantai suplai terpadu, dan ramah lingkungan. Keenam sektor itu adalah perikanan tangkap, perikanan budi daya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi kelautan, pariwisata bahari, dan industri - jasa maritim.

Sebagai ilustrasi, betapa raksasanya potensi ekonomi kelautan RI adalah usaha budi daya udang Vanname. Dengan mengusahakan 500.000 ha tambak udang Vanname intensif, dengan produktivitas rata-rata 40 ton/ha/tahun, bisa diproduksi 20 juta ton/tahun. Dengan harga udang 5 dolar AS/kg, bisa dihasilkan USD100 miliar per tahun, yang bisa menyumbangkan 5% pertumbuhan ekonomi per tahun. Jika mulai tahun depan setiap tahun kita kembangkan usaha tambak udang seluas 100.000 ha saja, itu dapat menyumbang 1% pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Lapangan kerja on farm yang bisa dibangkitkan dari 500.000 ha tambak udang intensif itu sekitar 2 juta orang. Sementara itu, tenaga kerja yang dibutuhkan di industri hulu dan industri hilirnya sekitar 3 juta orang. Padahal, masih banyak komoditas lain yang harganya mahal dan bisa dibudidayakan seperti lobster, kerapu, kakap, abalone, teripang, kerang mutiara, nila, kepiting, dan rumput laut. Dengan mengusahakan 5.000 armada kapal ikan modern berukuran di atas 50 GT untuk memanfaatkan Sumber Daya Ikan di wilayah-wilayah laut NKRI di atas 12 mil sampai 200 mil, yang masih underfishing atau menjadi ajang pencurian ikan oleh nelayan asing, bisa dihasilkan rata-rata 5 juta ton ikan/tahun dengan nilai sekitar 10 miliar dolar AS/tahun dan membuka lapangan kerja untuk sekitar 1 juta orang yang bekerja di kapal ikan dan industri – hilirnya.

Dengan mengimplementasikan Roadmap Pembangunan Kelautan di atas secara berkesinambungan, kita tidak hanya akan dapat mengatasi sejumlah permasalahan bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, disparitas pembangunan antarwilayah, dan rendahnya daya saing, tetapi juga bakal mampu mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2035.