Jika Ini Terjadi, Susi Pudjiastuti, Gatot, Din dkk Berpeluang Nyapres
Minggu, 13 Desember 2020 - 16:11 WIB
Syarat mengajukan capres yang berat itu diharapkan tidak terjadi lagi pada Pilpres 2024. Saatnya figur potensial di luar parpol seperti Susi diberi kesempatan ikut berkompetisi. Prinsipnya, semakin banyak capres semakin bagus karena memberi banyak alternatif pilihan kepada rakyat.
Sejumlah figur potensial dari kalangan nonparpol disebut-sebut layak diusung capres pada 2024. Selain Susi Pudjiastuti, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan tokoh Muhammaddiyah Din Syamsuddin.
Figur non-parpol yang berlatar belakang kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Lalu, bagaimana memberi jalan kepada para figur nonparpol ini agar mudah nyapres? Jawabannya adalah PT 20% harus diturunkan. Bahkan jika perlu dihapus sehingga angka PT menjadi 0%.
Pasal di UU pemilu yang mengatur PT 20%-25% ini sudah diuji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta agar ketentuan itu dihapus. Di sisi lain DPR juga sedang membahas kemungkinan menurunkan persentase syarat pencapresan tersebut melalui revisi UU Pemilu. Opsi yang berkembang di fraksi-fraksi DPR, PT kemungkinan turun menjadi 10%, 5%, atau 0%.
Namun, jika uji materi soal PT di MK dikabulkan, maka otomatis semua parpol berhak mengajukan capresnya. Ada dua skema pencalonan yang bisa muncul nantinya. Pertama, parpol yang berhak mengusung capres-cawapres adalah mereka yang saat ini memiliki kursi di DPR (hasil Pemilu 2019). Kedua, semua parpol yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 2024.( )
Lalu, parpol mana saja nanti yang berpeluang mengusung Susi atau figur nonparpol lainnya? Kemungkinan terbesarnya adalah parpol menengah, misalnya PAN, PKS, Hanura, PKB, PPP, atau parpol baru yang dinyatakan lolos jadi peserta Pemilu 2024.
Adapun parpol besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, termasuk Demokrat hampir pasti akan mengusung kadernya. PDIP kemungkinan akan mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto atau gabung mendukung calon PDIP, dan Demokrat akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).( )
Pilpres dengan banyak alternatif capres pemting didorong karena dinilai akan menguntungkan rakyat. Rakyat memiliki banyak pilihan dan bisa menyeleksi dan membandingkan visi misi serta program dari calon yang ada. Jadi rakyat tidak lagi terkesan “dipaksa” memilih calon dengan opsi pilihan yang sangat terbatas. Pada dua pilpres terakhir, yaitu 2014 dan 2019, kontestasi pilpres hanya menghadirkan dua pasangan capres-cawapres.
Sisi buruk pilpres dengan hanya dua pasangan calon adalah terjadi pembelahan yang tajam di masyarakat. Polarisasi ini bisa terus mengeras dan berpotensi memecah belah masyarakat karena dibumbui dengan isu politik identitas.( )
Sejumlah figur potensial dari kalangan nonparpol disebut-sebut layak diusung capres pada 2024. Selain Susi Pudjiastuti, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud MD, dan tokoh Muhammaddiyah Din Syamsuddin.
Figur non-parpol yang berlatar belakang kepala daerah antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.
Lalu, bagaimana memberi jalan kepada para figur nonparpol ini agar mudah nyapres? Jawabannya adalah PT 20% harus diturunkan. Bahkan jika perlu dihapus sehingga angka PT menjadi 0%.
Pasal di UU pemilu yang mengatur PT 20%-25% ini sudah diuji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta agar ketentuan itu dihapus. Di sisi lain DPR juga sedang membahas kemungkinan menurunkan persentase syarat pencapresan tersebut melalui revisi UU Pemilu. Opsi yang berkembang di fraksi-fraksi DPR, PT kemungkinan turun menjadi 10%, 5%, atau 0%.
Namun, jika uji materi soal PT di MK dikabulkan, maka otomatis semua parpol berhak mengajukan capresnya. Ada dua skema pencalonan yang bisa muncul nantinya. Pertama, parpol yang berhak mengusung capres-cawapres adalah mereka yang saat ini memiliki kursi di DPR (hasil Pemilu 2019). Kedua, semua parpol yang dinyatakan lolos oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilu 2024.( )
Lalu, parpol mana saja nanti yang berpeluang mengusung Susi atau figur nonparpol lainnya? Kemungkinan terbesarnya adalah parpol menengah, misalnya PAN, PKS, Hanura, PKB, PPP, atau parpol baru yang dinyatakan lolos jadi peserta Pemilu 2024.
Adapun parpol besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra, termasuk Demokrat hampir pasti akan mengusung kadernya. PDIP kemungkinan akan mengusung Ganjar Pranowo atau Puan Maharani, Gerindra akan mengusung Prabowo Subianto, Golkar akan mengusung Airlangga Hartarto atau gabung mendukung calon PDIP, dan Demokrat akan mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).( )
Pilpres dengan banyak alternatif capres pemting didorong karena dinilai akan menguntungkan rakyat. Rakyat memiliki banyak pilihan dan bisa menyeleksi dan membandingkan visi misi serta program dari calon yang ada. Jadi rakyat tidak lagi terkesan “dipaksa” memilih calon dengan opsi pilihan yang sangat terbatas. Pada dua pilpres terakhir, yaitu 2014 dan 2019, kontestasi pilpres hanya menghadirkan dua pasangan capres-cawapres.
Sisi buruk pilpres dengan hanya dua pasangan calon adalah terjadi pembelahan yang tajam di masyarakat. Polarisasi ini bisa terus mengeras dan berpotensi memecah belah masyarakat karena dibumbui dengan isu politik identitas.( )
Lihat Juga :
tulis komentar anda