PSN Hapus Program Industri Pesawat

PROGRAM industri pesawat tidak terdaftar lagi dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru. Payung hukum PSN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 hanya menetapkan 201 PSN dan 10 program strategis PSN guna mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah telah mengevaluasi semua usulan PSN, dari semua aspek dan kriteria, mulai dari kriteria dasar, kriteria strategis, hingga kriteria operasional. Salah satu hasilnya, program industri pesawat jarak menengah R-80 harus keluar dari PSN. Proyek pesawat R-80 digantikan dengan pengembangan drone kombatan yang dalam rintisan.

Untuk menyegarkan ingatan, program pesawat R-80 jenis turbo prop hasil rancangan mantan Presiden BJ Habibie yang dikembangkan oleh PT Regio Aviasi Industri (RAI) bersama PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dimulai sejak 2013. Pengembangan proyek pesawat tersebut dibawahi langsung putra Habibie, Ilham Habibie. Meski kecewa, Ilham bisa memahami langkah pemerintah. Pasalnya, pemerintah telah menargetkan semua PSN harus tuntas pada 2024, sementara proyek pesawat tidak mungkin dirampungkan dalam waktu singkat. Pemerintah sejak awal juga memang tidak sanggup mendanai R-80. Pemerintah hanya memberikan dukungan untuk mencari investor.

Dari 201 PSN dan 10 program strategis PSN dibutuhkan nilai investasi sebesar Rp4.809,7 triliun, bersumber dari APBN dan APBD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan/atau pihak swasta. Selain itu, dalam Prepres Nomor 109 Tahun 2020 soal PSN ditegaskan pula program bertujuan untuk peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat. Lalu, sejumlah kemudahan diberikan mulai dari perizinan, pemberian stimulus. Di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, PSN juga diberi berbagai kemudahan untuk terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya.

Dalam PSN periode 2020–2024, pemerintah memasukkan 89 proyek dari hasil penyaringan sebanyak 245 proyek usulan. PSN baru itu diperkirakan bakal menelan pembiayaan Rp1.422 triliun. Pemilihan 89 PSN itu pertimbangannya adalah memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan diyakini mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Berdasarkan keterangan pemerintah dari 89 proyek itu, meliputi 56 proyek usulan baru, 10 proyek perluasan dari sebelumnya, 15 proyek dikelompokkan dari program baru, dan 8 proyek ketenagalistrikan.



Lebih rinci, proyek terkait jalan dan jembatan sebanyak 15, lima proyek bandara senilai Rp5,66 triliun. Selanjutnya, lima proyek kawasan industri menelan dana Rp327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi senilai Rp21,8 triliun, dan satu proyek tanggul laut dengan anggaran Rp 5,68 triliun, serta dua proyek smelter dan satu proyek penyediaan lahan di Kalimantan Tengah. Proyek ini diharapkan dapat memutar roda perekonomian nasional dalam masa pandemi Covid-19.

Alokasi proyek menyebar. Di Pulau Sumatera, tujuh proyek senilai Rp117 triliun, Pulau Jawa 25 proyek (Rp462 triliun), Pulau Kalimantan 17 proyek (Rp144 triliun), Pulau Sulawesi 8 proyek (Rp208 triliun), Pulau Bali dan Nusa Tenggara 12 proyek (Rp28 triliun), serta Pulau Maluku dan Papua dengan nilai proyek Rp11 triliun. Dan, sebanyak 11 proyek berskala nasional yang menelan pembiayaan sebesar Rp351 triliun.

Apakah PSN yang jumlahnya ratusan itu bisa memikat investor terutama investor asing? Harapan pemerintah seperti itu. Sebab, PSN adalah sarana investasi yang bisa merangsang investor dalam negeri maupun asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Apalagi, belakangan ini, China yang menjadi indikator investasi global telah mengubah arah dan target investasi langsung di luar negeri. Arahnya, mengutip laporan American Chamber and Shanghai, tidak lagi ke Amerika Serikat dan Eropa, tetapi ke Asia Tenggara. Kini, bola ada di Indonesia. Kita berharap PSN tidak sekadar matang di konsep, tetapi juga pada implementasi di lapangan.