Hasto Bikin Video Dugaan Skandal Korupsi Pejabat Negara, MAKI: Bagus Malah Buka-bukaan Saling Bongkar
loading...
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendorong Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membongkar dugaan korupsi pejabat negara. Diketahui, Hasto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara.
Boyamin mendukung video-video tersebut segera dibuka ke publik. “Bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera buka saja dan jangan gertak sambal," kata Boyamin singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024).
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video tersebut dibuat bukan untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.
"Nggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi, itu harus konsisten," kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli dalam program Interupsi bertajuk "Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka," yang disiarkan iNews, Kamis (26/12/2024) malam.
Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh kasus yang menyeret elite lain.
Boyamin mendukung video-video tersebut segera dibuka ke publik. “Bagus malah buka-bukaan saling bongkar. Segera buka saja dan jangan gertak sambal," kata Boyamin singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (28/12/2024).
Diberitakan sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah membuat puluhan video terkait dugaan skandal korupsi para pejabat negara. Video tersebut dibuat bukan untuk pembalasan tapi sebagai bagian dari pengingat bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih.
Baca Juga
"Nggak, kita akan bicara soal pemberantasan korupsi, itu harus konsisten," kata Juru Bicara PDIP Mohamad Guntur Romli dalam program Interupsi bertajuk "Sengketa Pilkada Belum Mulai, Elite Parpol Tersangka," yang disiarkan iNews, Kamis (26/12/2024) malam.
Guntur menegaskan, penegakan hukum tak boleh tebang pilih. Menurutnya, proses penegakan hukum tak boleh tajam ke PDIP, melainkan ke seluruh kasus yang menyeret elite lain.
(rca)