Posisi Sulit Gara-Gara Kasus Edhy Prabowo, Gerindra Harus Merelakan Kehilangan KKP
Jum'at, 27 November 2020 - 13:25 WIB
"Tidak ada kerugian signifikan jika Presiden tidak memberi peluang pada Gerindra atau bahkan kehilangan sebagai mitra koalisi, mengingat porsi pemerintah tetap dominan, dan peluang PAN masuk bisa saja terbuka menggantikan Gerindra," tuturnya.
( ).
Menurutnya, yang sedang bertaruh sebenarnya bukan Jokowi, karena Jokowi tidak lagi punya kepentingan elektoral, tetapi PDIP yang jauh lebih punya kepentingan agar Jokowi tidak lagi menempatkan Gerindra.
"Imbas pada citra Jokowi mungkin tidak terlalu banyak. Artinya citra Presiden telah dipengaruhi banyak hal sebelum ini, secara signifikan justru berimbas pada Prabowo yang sejauh ini menarasikan diri sebagai anti koruptor, bisa saja peluang Prabowo kembali berkontestasi bisa pupus jika Gerindra tidak lagi dominan," katanya.
Menurut Dedi, publik akan mengingat kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster ini sebagai catatan sangat buruk, mengingat Gerindra untuk pertama kalinya masuk kabinet, dan masih berumur pendek, namun langsung terjerat kasus dugaan korupsi. "Bahkan lambatnya Prabowo memberikan statement bisa saja ditafsir publik jika ia tahu bahwa ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh Edhy jauh sebelum tertangkap," tuturnya.
(Baca juga : Mantab, Valentino Rossi Pede Juara Bersama SRT Petronas )
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, sebenarnya untuk memperbaiki citra Gerindra bukan perkara susah. Prabowo cukup membuktikan komitmen antikorupsi dengan segera memberhentikan Edhy, dan mengundurkan diri dari Menhan. "Fokus saja sebagai ketua umum parpol. Kondisi ini akan membangun simpati publik, dan harus menjaga agar kader Gerindra lain tidak ada yang kembali tersangkut kasus rasuah," katanya.
Menurutnya, langkah ini akan jauh miliki impact dibanding hanya menyampaikan kecaman dan peringatan pada kader. Terlebih, ini merupakan tahun politik seiring digelarnya pilkada di 270 kabupaten/kota dan provinsi sehingga Gerindra perlu menjaga kepercayaan publik.
( ).
Menurutnya, yang sedang bertaruh sebenarnya bukan Jokowi, karena Jokowi tidak lagi punya kepentingan elektoral, tetapi PDIP yang jauh lebih punya kepentingan agar Jokowi tidak lagi menempatkan Gerindra.
"Imbas pada citra Jokowi mungkin tidak terlalu banyak. Artinya citra Presiden telah dipengaruhi banyak hal sebelum ini, secara signifikan justru berimbas pada Prabowo yang sejauh ini menarasikan diri sebagai anti koruptor, bisa saja peluang Prabowo kembali berkontestasi bisa pupus jika Gerindra tidak lagi dominan," katanya.
Menurut Dedi, publik akan mengingat kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster ini sebagai catatan sangat buruk, mengingat Gerindra untuk pertama kalinya masuk kabinet, dan masih berumur pendek, namun langsung terjerat kasus dugaan korupsi. "Bahkan lambatnya Prabowo memberikan statement bisa saja ditafsir publik jika ia tahu bahwa ada tindakan kriminal yang dilakukan oleh Edhy jauh sebelum tertangkap," tuturnya.
(Baca juga : Mantab, Valentino Rossi Pede Juara Bersama SRT Petronas )
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengatakan, sebenarnya untuk memperbaiki citra Gerindra bukan perkara susah. Prabowo cukup membuktikan komitmen antikorupsi dengan segera memberhentikan Edhy, dan mengundurkan diri dari Menhan. "Fokus saja sebagai ketua umum parpol. Kondisi ini akan membangun simpati publik, dan harus menjaga agar kader Gerindra lain tidak ada yang kembali tersangkut kasus rasuah," katanya.
Menurutnya, langkah ini akan jauh miliki impact dibanding hanya menyampaikan kecaman dan peringatan pada kader. Terlebih, ini merupakan tahun politik seiring digelarnya pilkada di 270 kabupaten/kota dan provinsi sehingga Gerindra perlu menjaga kepercayaan publik.
(zik)
tulis komentar anda