RKUHP Dikeluarkan dari Prolegnas, Momentum Reformasi Hukum Pidana

Erasmus menilai RKUHP yang disusun belum berdasarkan evaluasi kebijakan yang memadai dan memperhatikan pembangunan, serta keselarasan dengan kebijakan lainnya. Peta jalan yang harus ada dalam RKUHP itu mengenai langkah reformasi hukum pidana.

Ini bertumpu pada perlindungan HAM, kebebasan sipil dan politik, humanis, dan demokratis. Lalu, langkah reformasi kebijakan sistem peradilan pidana yang akuntabel, terbuka, integratif, dan menjamin penguatan hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban.

(Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024)