Pastikan Harga Vaksin Terjangkau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga vaksin Covid-19 bisa dijangkau. Hal ini disampaikan karena tidak semua vaksin digratiskan, tapi berbayar. Dengan harga terjangkau, masyarakat luas bisa mendapatkan akses vaksin dan upaya untuk menghentikan pandemi bisa tercapai.

Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis sebelumnya dipastikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Alasannya, vaksin Covid-19 yang merupakan penyakit menular baru membutuhkan riset pengadaan vaksin yang tidak sebentar dan memerlukan banyak sumber daya.



“Karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, ini juga pengenaan biaya dalam vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat,” ujar Jokowi, saat membuka rapat terbatas, di Jakarta, kemarin. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)

Jokowi menandaskan, satu di antara yang menjadi perhatian masyarakat terkait vaksin Covid-19 adalah aksesnya. Menurut dia, mengingatkan banyak penduduk, maka dipastikan bahwa proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap. Dia pun meminta jajarannya menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat.



“Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana saja yang mendapat prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu. Itu harus dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas,” ungkapnya.

Dia lantas menuturkan, apa yang dilakukan pemerintah terkait vaksin Covid-19 merupakan langkah gerak cepat. Pengadaan vaksin ditegaskan perlu kecepatan karena semua negara berlomba-lomba untuk memperolehnya.

Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa gerak cepat pengadaan vaksin ini tetap harus dengan perencanaan dan persiapan yang matang. “Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal, aspek yang kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita harus rencanakan lebih dahulu secara matang,” ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki risiko tinggi. Dia tak ingin harga yang terjangkau menjadi hambatan masyarakat mengakses vaksin. “Biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin,” kata Puan dalam keterangannya kemarin. (Baca juga: Bantuan Kuota Internet Tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tak Serius)

Mantan menko PMK juga meminta pemerintah terus melanjutkan proses uji klinis vaksin Merah Putih meski sudah bekerja sama dengan sejumlah negara lain. “Sehingga, tidak ada WNI yang tidak menerima manfaat vaksin atau setiap warga berhak dan mendapatkan manfaat dari vaksin virus korona yang insya Allah dalam waktu dekat akan diproduksi dari berbagai negara,” tandasnya.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta vaksin Covid-19 diberikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebaliknya, untuk yang melakukan mandiri atau masyarakat yang mampu membayar, pemerintah menetapkan harga tertinggi. Hal ini untuk mencegah kekacauan seperti harga rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).

“Itu kan dua kali suntikan. Bisa dibayangkan satu kalinya Rp200.000, dua kali suntikan sudah Rp400.000. Untuk makan saja, rakyat sudah susah. Apalagi daerah pelosok, uang Rp400.000 itu sangat berarti, seperti di Papua. Di Jawa yang pelosok, Rp400.000 juga sangat berarti. Kami minta untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah wajib dibiayai pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Koran SINDO, Senin (26/10/2020).