Pastikan Harga Vaksin Terjangkau

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga vaksin Covid-19 bisa dijangkau. Hal ini disampaikan karena tidak semua vaksin digratiskan, tapi berbayar. Dengan harga terjangkau, masyarakat luas bisa mendapatkan akses vaksin dan upaya untuk menghentikan pandemi bisa tercapai.



Tidak semua masyarakat bisa mendapatkan vaksin gratis sebelumnya dipastikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. Alasannya, vaksin Covid-19 yang merupakan penyakit menular baru membutuhkan riset pengadaan vaksin yang tidak sebentar dan memerlukan banyak sumber daya.



“Karena ini ada yang gratis, ada yang mandiri atau bayar sendiri, ini juga pengenaan biaya dalam vaksinasi secara mandiri harus betul-betul dikalkulasi dan dihitung secara cermat,” ujar Jokowi, saat membuka rapat terbatas, di Jakarta, kemarin. (Baca: Bolehkah Seorang Istri Menunda Kehamilan?)

Jokowi menandaskan, satu di antara yang menjadi perhatian masyarakat terkait vaksin Covid-19 adalah aksesnya. Menurut dia, mengingatkan banyak penduduk, maka dipastikan bahwa proses vaksinasi ini akan berjalan dan dilakukan secara bertahap. Dia pun meminta jajarannya menjelaskan secara gamblang kepada masyarakat.

“Jelaskan siapa saja kelompok masyarakat mana saja yang mendapat prioritas vaksinasi lebih awal, kenapa mereka dulu. Itu harus dijelaskan mengapa mereka mendapatkan prioritas,” ungkapnya.

Dia lantas menuturkan, apa yang dilakukan pemerintah terkait vaksin Covid-19 merupakan langkah gerak cepat. Pengadaan vaksin ditegaskan perlu kecepatan karena semua negara berlomba-lomba untuk memperolehnya.

Meski begitu, mantan gubernur DKI Jakarta ini menekankan bahwa gerak cepat pengadaan vaksin ini tetap harus dengan perencanaan dan persiapan yang matang. “Karena setelah saya detailkan, ini menyangkut banyak hal, aspek yang kita harus siapkan terlebih dahulu. Kita harus rencanakan lebih dahulu secara matang,” ucapnya.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin Covid-19 bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki risiko tinggi. Dia tak ingin harga yang terjangkau menjadi hambatan masyarakat mengakses vaksin. “Biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin,” kata Puan dalam keterangannya kemarin. (Baca juga: Bantuan Kuota Internet Tersendat, Perhimpunan Guru: Kemendikbud Tak Serius)

Mantan menko PMK juga meminta pemerintah terus melanjutkan proses uji klinis vaksin Merah Putih meski sudah bekerja sama dengan sejumlah negara lain. “Sehingga, tidak ada WNI yang tidak menerima manfaat vaksin atau setiap warga berhak dan mendapatkan manfaat dari vaksin virus korona yang insya Allah dalam waktu dekat akan diproduksi dari berbagai negara,” tandasnya.

Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurniasih Mufidayati meminta vaksin Covid-19 diberikan gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebaliknya, untuk yang melakukan mandiri atau masyarakat yang mampu membayar, pemerintah menetapkan harga tertinggi. Hal ini untuk mencegah kekacauan seperti harga rapid test dan polymerase chain reaction (PCR).

“Itu kan dua kali suntikan. Bisa dibayangkan satu kalinya Rp200.000, dua kali suntikan sudah Rp400.000. Untuk makan saja, rakyat sudah susah. Apalagi daerah pelosok, uang Rp400.000 itu sangat berarti, seperti di Papua. Di Jawa yang pelosok, Rp400.000 juga sangat berarti. Kami minta untuk masyarakat tidak mampu atau berpenghasilan rendah wajib dibiayai pemerintah,” ucapnya saat dihubungi Koran SINDO, Senin (26/10/2020).

Sebelum reses, Komisi IX DPR sudah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menghitung secara benar harga vaksin. Pemerintah diminta segera “memarkirkan” anggaran yang cukup untuk pengadaan vaksin. Saat itu kementerian pimpinan Terawan Agus Putranto itu belum bisa memastikan harga vaksin. (Baca juga: Dongkrak Imunitas dengan Rutin Konsumsi Ramuan Herbal)

“Karena proses uji klinisnya belum selesai pada rapat itu. Kita sudah mengusulkan kepada pimpinan komisi ketika masuk persidangan, agenda utamanya tentang vaksin. Uji klinis harus selesai terlebih dahulu sehingga (mengetahui) dibutuhkan berapa semuanya, cost untuk mengimpor, mengolah, dan mendistribusikan ke daerah pelosok-pelosok yang tidak mudah,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah memastikan program vaksinasi bakal dimulai November depan. Kepastian ini diperoleh setelahtiga produsen vaksin Covid-19 China sudah menyanggupi penyediaan jutaan dosis untuk Indonesia.

Tiga perusahaan dimaksud masing-masing Cansino yang menyanggupi 100,000 vaksin (single dose) pada November 2020 dan sekitar 15-20 juta pada 2021. Kemudian G42/Sinopharm menyediakan 5 juta dosis pada November dan total 15 juta dosis vaksin (dual dose).

Selanjutnya Sinovac berkomitmen mengirimkan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020. Selain itu, perusahaan dimaksud juga menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk. (Baca juga: Terdakwa Kasus Jiwasraya Benny Tjokro Divonis Seumur Hidup)

Menteri Kesehatan Terawan Putranto mengaku pihaknya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas. Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

Pastikan Keamanan

Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya. Dia meminta agar vaksin yang digunakan nanti melalui tahapan uji klinis secara benar.

“Keamanan itu artinya kalau disuntik, itu betul-betul memang sudah melalui sebuah tahapan-tahapan uji klinis yang benar. Karena kalau tidak, ada satu saja yang bermasalah, nanti bisa akan menjadikan ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini,” katanya saat membuka rapat terbatas kemarin.

Dia melihat bahwa keamanan dan efektivitas vaksin menjadi perhatian utama masyarakat, para pakar, dan para peneliti. Maka itu, dia ingin agar vaksin Covid-19 melalui tahapan yang sesuai dengan kaidah saintifik. “Karena itu, semua tahapan sekali lagi harus melalui kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmu pengetahuan berdasarkan data sains dan juga standar-standar kesehatan,” ungkapnya.

“Hati-hati jangan sampai kita tergesa-gesa, ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik data-data sains standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa,” tuturnya. (Lihat videonya: Pemprov DKI Putuskan Perpanjang Masa PSBB Transisi)

Jokowi memperingatkan kepada jajarannya jangan sampai timbul di masyarakat bahwa pemerintah buru-buru sampai mengabaikan koridor ilmiah meskipun diakuinya bahwa keinginan vaksinasi dipercepat tetap ada. “Jangan timbul persepsi bahwa pemerintah ini tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti koridor-koridor ilmiah yang ada. Tolong ini betul-betul kita lalui semuanya. Meskipun kita ingin dipercepat, tapi sekali lagi hal-hal tadi jangan sampai dilupakan,” pungkasnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menjanjikan vaksin terjaga keamanan dan efektivitasnya. Karena itu, proses pengembangan vaksin membutuhkan proses yang sangat panjang. “Vaksin yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat adalah vaksin yang lulus pada semua tahapan uji klinis sehingga aman dan efektif untuk digunakan,” katanya (22/10/2020). (Dita Angga/Binti Mufarida)