Milenial Kecewa Demokrasi lantaran Pemerintahan Gagap Digitalisasi

Di Indonesia, penelitian itu menilai demokrasi mengalami transisi sejak pengunduran diri Soeharto pada 1998. Namun liberalisasi politik mengalami tantangan konflik etnik dan sektarian.

Di digitalisasi saat ini, Wawan menilai kondisi itu turut dilatari karena kegagapan terhadap politik digital. Fenomena tersebut dipicu ketika otoritas ditantang untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat.

”Ini yang kemudian tidak seaspirasi antara milenial dengan yang saat ini berkuasa. Revolusi digital belum mampu menyentuh, menyadarkan untuk melakukan perubahan yang besar pemerintahan,” terang dia.

Pemerintah dihadapkan dengan generasi milenial yang sangat ekspresif dan mengandalkan teknologi digital. Di sisi lain, pemerintah tetap berpegang model tatanan atau sistem yang konvensional. Ketika ekspresi itu tidak sesuai dengan norma atau etika, pemerintah bisa menetapkan pasal tertentu melalui UU ITE.

“Ini ajang evaluasi bagi pemerintah untuk merevisi UU ITE. Misalnya, seberapa besar sih yang dikatakan sebagai pelanggaran, sanksi, tindakan maladministratif dari praktik-praktik digital,” tandasnya.