Milenial Kecewa Demokrasi lantaran Pemerintahan Gagap Digitalisasi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 00:02 WIB
Ada gap yang besar antara generasi milenial dengan pemerintahan yang masih dikuasi pola pikir lama sehingga mereka kecewa terhadap demokrasi. Foto/ilustrasi.SINDOnews
JAKARTA - Turunnya kualitas demokrasi di berbagai negara termasuk Indonesia tak lepas dari kekecewaan kalangan milenial atau kelompok usia muda terhadap pemerintah. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya.
Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari menilai kekecewaan milenial itu bukan hanya dilatari karena ruang pendapatnya seakan dibatasi atau tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain, kondisi itu juga ditengarai karena negara tidak bisa secepat merespons perubahan ke era digitalisasi saat ini.
“Mengadaptasi digitalisasi itu ternyata tidak mudah bagi negara. Penyelenggara negara ini bisa dibilang ada gap generasi. Pak Jokowi usianya sudah 50an, tapi master mind-nya sudah di atas 60-70 tahun seperti LBP (Luhut Binsar Panjaitan), Mahfud MD, dan lainnya. Jadi mindset-nya agak berbeda terhadap digital,” ujarnya kepada SINDOnews, Senin (26/10/2020).
(Baca: Kekecewaan Milenial terhadap Demokrasi adalah Senjakala Parpol)
Generasi milenial, lanjut Wawan, sangat identik dengan ruang digital. Saat ini gelombang digitalisasi sangat kuat yang memberikan ruang ekspresi dan eksibisi yang sangat besar.
Problem lain, lanjut Wawan, yaitu dari sisi etika politik. Golongan yang sudah relatif senior ingin tetap ada unggah-ungguh politik. Sementara, karakter kalangan milenial lebih ingin lugas atau to the point.
Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga terjadi demikian. Secara global, 57,5 persen masyarakat dunia sudah kecewa dengan demokrasi. Angka ini mengalami peningkatan 10 persen bila dibandingkan dengan pertengahan 1990-an. Tren peningkatan ketidakpuasan terhadap demokrasi menyebar di seluruh dunia, baik di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah maupun Asia.
Penelitian yang dilakukan University of Cambridge melalui jajak pendapat di 160 negara dengan 4,8 juta responden mengungkapkan generasi milenial kurang puas dan kurang merasakan manfaat kinerja demokrasi.
(Baca: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis)
Pengamat politik Universitas Brawijaya (UB) Wawan Sobari menilai kekecewaan milenial itu bukan hanya dilatari karena ruang pendapatnya seakan dibatasi atau tidak bisa menyampaikan pendapatnya. Di sisi lain, kondisi itu juga ditengarai karena negara tidak bisa secepat merespons perubahan ke era digitalisasi saat ini.
“Mengadaptasi digitalisasi itu ternyata tidak mudah bagi negara. Penyelenggara negara ini bisa dibilang ada gap generasi. Pak Jokowi usianya sudah 50an, tapi master mind-nya sudah di atas 60-70 tahun seperti LBP (Luhut Binsar Panjaitan), Mahfud MD, dan lainnya. Jadi mindset-nya agak berbeda terhadap digital,” ujarnya kepada SINDOnews, Senin (26/10/2020).
(Baca: Kekecewaan Milenial terhadap Demokrasi adalah Senjakala Parpol)
Generasi milenial, lanjut Wawan, sangat identik dengan ruang digital. Saat ini gelombang digitalisasi sangat kuat yang memberikan ruang ekspresi dan eksibisi yang sangat besar.
Problem lain, lanjut Wawan, yaitu dari sisi etika politik. Golongan yang sudah relatif senior ingin tetap ada unggah-ungguh politik. Sementara, karakter kalangan milenial lebih ingin lugas atau to the point.
Tidak hanya di Indonesia, di banyak negara juga terjadi demikian. Secara global, 57,5 persen masyarakat dunia sudah kecewa dengan demokrasi. Angka ini mengalami peningkatan 10 persen bila dibandingkan dengan pertengahan 1990-an. Tren peningkatan ketidakpuasan terhadap demokrasi menyebar di seluruh dunia, baik di Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Timur Tengah maupun Asia.
Penelitian yang dilakukan University of Cambridge melalui jajak pendapat di 160 negara dengan 4,8 juta responden mengungkapkan generasi milenial kurang puas dan kurang merasakan manfaat kinerja demokrasi.
(Baca: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis)
tulis komentar anda